TRENGGALEK, bioztv.id – Menjelang puncak perayaan Hari Jadi Kabupaten dan Hari Besar Nasional (PHBN) pada Agustus, praktik parkir liar kembali marak di pusat Kota Trenggalek, terutama di sekitar Alun-Alun. Aktivitas ini mengganggu ketertiban, merusak estetika kota, dan menjadi penyebab kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Sejumlah oknum mengelola lahan milik pemerintah secara ilegal tanpa memberikan kontribusi resmi ke kas daerah. Padahal, lahan tersebut seharusnya menghasilkan retribusi parkir yang sah dan menguntungkan publik.
Satpol-PP pun bergerak cepat. Kepala Satpol-PP Trenggalek, Habib Solehudin, menegaskan pihaknya akan menindak tegas siapapun yang menyalahgunakan aset pemerintah.
“Kami akan melakukan penertiban. Kalau itu tanah milik Pemda, wajib menyumbang retribusi. Kalau tidak, ya jangan dipakai,” tegas Habib.
Jalan Disulap Jadi Parkiran Ilegal
Setiap perayaan Agustusan, keramaian berubah jadi ladang parkir liar. Oknum yang tidak bertanggung jawab menyulap ruas jalan strategis menjadi area parkir ilegal, lalu menarik tarif sesuka hati. Warga pun menjadi korban pungutan liar tanpa perlindungan hukum.
Satpol-PP menggandeng Dinas Perhubungan (Dishub) dan Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) untuk menertibkan situasi secara menyeluruh.
“Ini kerja lintas OPD. Kami pastikan semua parkir di aset daerah harus menyumbang PAD,” ujar Habib.
Dishub & Bakeuda Kumpulkan Jukir, Atur Tarif Resmi
Dishub dan Bakeuda akan mengundang seluruh juru parkir (jukir) untuk menyepakati tarif yang seragam dan transparan, khususnya di lokasi milik Pemda. Langkah ini bertujuan memberi kepastian harga bagi masyarakat sekaligus memastikan penerimaan retribusi yang adil bagi daerah.
“Kalau ingin pakai lahan Pemda, harus tunduk pada aturan retribusi,” lanjut Habib.
Saat ini, banyak titik parkir masih berjalan liar, tanpa kontrol, dan tidak terhubung ke sistem retribusi digital. Kebocoran PAD pun terus terjadi akibat lemahnya pengawasan.
Potensi Besar, Tapi Bocor
Trenggalek menyimpan potensi besar dari sektor parkir, terutama saat event-event besar. Sayangnya, kurangnya koordinasi dan penegakan hukum membuat parkir liar terus tumbuh dan menekan PAD yang seharusnya bisa meningkat.
“Kalau masih ngeyel, kami akan tindak. Ini bukan soal suka atau tidak suka, tapi soal ketaatan terhadap aturan dan tanggung jawab atas aset publik,” tegas Habib.
Habib juga mengajak masyarakat ikut mengawasi praktik parkir ilegal di ruang publik. Ia yakin, partisipasi warga menjadi kunci untuk menekan kebocoran PAD dan menjaga ketertiban kota.
Views: 111
