TRENGGALEK, bioztv.id – Wakil ketua DPRD Trenggalek menilai sejumlah permasalahan pemerintah daerah justru bersumber dari pusat. Dantaranya terkait kucuran dana alokasi khusus (DAK), hingga kucuran anggaran insentif dari pemerintah pusat. Pengalokasian insetif itu dinilai cukup politis dan terkadang tidak sesuai dengan kondisi dilapangan.
Berdasarkan keterangan salah satu wakil ketua DPRD Trenggalek, kucuran DAK yang peruntukannya sudah dipatok dari pusat terkadnag justru menimbulkan permasalahan baru. Jika ingin menegakkan otonomi daerah, seharusnya tidak perlu ada DAK. Namun DAK itu diganti dengan dana alokasi umum (DAU). Sehingga pemanfaatan anggaran itu bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi didaerah. Pasanya, yang paling paham dengan daerah adalah yang ada didaerah itu.
Lebih lanjut Wakil ketua DPRD Trenggalek, Agus Cahyono menyampaikan, selain kucuran DAK, Pemerintah pusat juga sering kucurkan dana dana insentif ke daerah. Anggaran itu dinilai sebagai anggaran polistis. Karena proses penentuan atau penilaian daerah yang menerima dana insentif itu juga dinilai tidak obyektif.
Agus juga menjelaskan, disisi lain dalam proses pemberian DAU, pemerintah pusat dimungkinkan hanya mengacu ketentuan secara umum saja. Seperti halnya luasan wilayah sekian dan jumlah penduduk sekian, maka akan mendapatkan DAU sekian. Sementara itu kondisi geografis suatu daerah justru akan memiliki kekhususan tersendiri dalam proses pembangunan maupun penentuan kebijakan.
Views: 3
