TRENGGALEK, bioztv.id – Penentuan jadwal kunjungan kerja (kunker) DPRD Trenggalek kembali menjadi perbincangan. Perbedaan pandangan antar anggota legislatif mencuat dalam rapat paripurna internal, terutama terkait penjadwalan lokasi kunker ditentukan nama daerahnya atau tidak.
Ketua DPRD Trenggalek, Doding Rahmadi, mengungkapkan bahwa perbedaan pandangan dalam menentukan lokasi kunker adalah hal yang wajar. Dalam rapat paripurna Internal, ada dua opsi yang sempat mengemuka, yakni menentukan kota tujuan secara spesifik atau hanya menetapkan lokus secara garis besar.
“Sebagian anggota DPRD menganggap jika lokasi ditentukan, maka pilihan menjadi terkunci. Namun, ada juga yang berharap agar tujuan kunker tidak hanya berputar di daerah tertentu saja,” ujarnya.
Setelah melalui perdebatan yang cukup alot antar antar anggota DPRD, akhirnya disepakati bahwa jadwal kunker tidak akan mencantumkan nama kota secara spesifik, namun tetap mengarah pada tujuan yang jelas sesuai dengan kebutuhan kebijakan.
“Akhirnya, kami sepakati bahwa dalam jadwal kerja yang disusun Badan Musyawarah (Banmus), nama kota tidak disebutkan, tetapi lokusnya tetap jelas, misalnya ke OPD tertentu yang relevan dengan isu yang sedang dikaji,” jelas Doding.
Dalam praktiknya, DPRD Trenggalek kerap melakukan kunker ke berbagai daerah untuk menggali referensi kebijakan. Namun, dari informasi yang dihimpun bioztv.id, belakangan ini sebagian besar kunker banyak terfokus di wilayah Yogyakarta.
Selain itu, perubahan lokasi kunker dari jadwal awal juga menjadi sorotan. Salah satunya terjadi saat Komisi 1 dan Komisi 3 DPRD Trenggalek yang semula dijadwalkan ke Jakarta, namun mendadak dipindahkan ke Yogyakarta melalui keputusan rapat paripurna menjelang hari keberangkatan.
Doding menegaskan bahwa meskipun lokasi spesifik tidak disebutkan dalam jadwal, tujuan utama kunker tetap mengacu pada efektivitas dan kebutuhan kebijakan. Artinya, yang terpenting dari agenda kunker luar kota harus benar-benar memberikan manfaat bagi daerah.
“Jika ada problem terkait pendapatan, maka OPD yang dikunjungi harus yang relevan, misalnya dinas pendapatan di daerah tujuan,” tambahnya.
Ke depan, DPRD Trenggalek berkomitmen untuk memastikan agenda kunker lebih terarah dan tidak sekadar rutinitas perjalanan dinas, tetapi benar-benar memberikan referensi kebijakan yang bermanfaat bagi pembangunan daerah.
“Dengan begitu, kunjungan ini bisa lebih efektif dan berdampak nyata bagi kebijakan di Trenggalek,” pungkasnya.(CIA)
Views: 1
