TRENGGALEK, bioztv.id – Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Trenggalek harus mulai keluar dari zona nyaman. Kemampuan menjual produk saja tidak cukup untuk menghadapi persaingan pasar yang semakin ketat.
Pelaku usaha juga perlu memperkuat legalitas dan memastikan kualitas produknya memenuhi standar. Langkah itu menjadi modal penting agar produk UMKM Trenggalek mampu menembus pasar nasional.
Untuk mendorong UMKM naik kelas, Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Novita Hardini, menghadirkan Badan Standardisasi Nasional (BSN) di Trenggalek.
BSN memberikan pendampingan langsung kepada pelaku UMKM terkait pengurusan Standar Nasional Indonesia (SNI).
Novita juga mendorong para pengrajin dan produsen lokal melengkapi legalitas produk. Mulai dari sertifikat PIRT, sertifikasi halal, hingga berbagai izin dan standar mutu lainnya.
“Kami terus menggalakkan berbagai langkah standardisasi mulai dari PIRT, sertifikasi halal, hingga berbagai lisensi penting lainnya,” ujar Novita, Minggu (16/8/2026).
SNI sebagai “Jaket Pengaman” Produk UMKM
Novita menilai sertifikasi SNI memiliki peran penting dalam membantu pelaku UMKM memahami standar kualitas dan keamanan produk.
Menurutnya, persaingan UMKM kini tidak lagi berhenti di pasar lokal. Produk Trenggalek memiliki peluang masuk ke jaringan ritel dan pasar nasional.
“Ketika produk Trenggalek melangkah ke pasar nasional, kita wajib melengkapinya dengan ‘jaket pengaman’ berupa lisensi resmi,” tegasnya.
Novita mengingatkan pelaku usaha agar tidak menganggap standardisasi hanya sebagai urusan administrasi.
“SNI itu sangat krusial karena kita ingin memastikan para pelaku UMKM tidak hanya pandai berjualan, tetapi juga paham standar kebersihan dan keamanan bahan baku,” jelasnya.
Karena itu, DPR RI bersama Pemkab Trenggalek menyiapkan pendampingan bagi pelaku usaha yang ingin mengurus sertifikasi dan legalitas produknya.
Pemkab Dorong UMKM Urus Perizinan Secara Mandiri
Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan Trenggalek, Saniran, mengakui bahwa keterbatasan pemahaman soal perizinan masih menjadi salah satu kendala UMKM.
Padahal, pemerintah pusat telah menyediakan jalur pengurusan sertifikasi secara mandiri melalui sistem self-declare.
“Skema SNI ini sebenarnya bisa berjalan lewat jalur self-declare. Namun karena warga belum paham jalurnya, kami menghadirkan pakar BSN untuk mengedukasi mereka,” kata Saniran.
Pemkab Trenggalek ingin pelaku UMKM mampu mengurus legalitas usahanya sendiri tanpa selalu bergantung pada pendamping atau pihak ketiga.
“Kami melatih mereka mendaftarkan perizinan secara mandiri, cukup bermodalkan ponsel pintar dari rumah,” tambahnya.
Novita Soroti Sistem OSS yang Sering Bermasalah
Novita juga menyoroti kendala teknis pada sistem Online Single Submission (OSS). Menurutnya, gangguan sistem digital tersebut kerap menyulitkan pelaku usaha kecil ketika mengurus perizinan.
Ia meminta pemerintah pusat segera membenahi sistem OSS agar persoalan teknis tidak menghambat perkembangan UMKM.
“Bukan rahasia umum lagi bahwa sistem OSS kerap mengalami kendala teknis, lemot, hingga ngelag berjam-jam,” ungkap Novita.
Novita berjanji akan mengawal persoalan tersebut di tingkat pusat. Ia ingin sistem perizinan digital benar-benar memberikan kemudahan bagi pelaku UMKM di daerah.
“Saya terus mengawal persoalan ini di pusat agar digitalisasi benar-benar mendukung operasional UMKM di daerah,” terangnya.
120 Titik Pemancar Perkuat Akses Digital UMKM
Novita menyebut UMKM Trenggalek terus menunjukkan perkembangan positif dan menjadi salah satu penopang ekonomi daerah.
Namun, keterbatasan jaringan internet di sejumlah wilayah pelosok masih menghambat pemasaran produk secara digital.
Pemerintah pun terus memperluas jaringan telekomunikasi untuk mengatasi wilayah tanpa sinyal atau blank spot.
“Kami telah merampungkan pembangunan sekitar 120 titik pemancar sinyal untuk menuntaskan masalah blank spot,” ungkapnya.
Dengan dukungan jaringan internet, pelaku UMKM di wilayah seperti Pule, Munjungan, hingga Panggul memiliki peluang lebih besar memasarkan produk secara daring.
Pendampingan BSN sekaligus menunjukkan bahwa persaingan UMKM Trenggalek terus berubah. SNI, PIRT, sertifikasi halal, dan perlindungan HAKI kini bukan sekadar pelengkap administrasi. Semua itu menjadi modal penting agar produk lokal Trenggalek mampu naik kelas dan menembus pasar nasional.(CIA)
Views: 6
