JAKARTA, bioztv.id – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memberikan apresiasi atas dukungan luas dari pemerintah daerah (Pemda) terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dalam keterangannya, Tito menekankan bahwa program ini tidak hanya bertujuan meningkatkan kesehatan anak-anak Indonesia tetapi juga memberikan dampak positif pada perekonomian daerah.
“Program ini bukan hanya soal kesehatan, tetapi juga akan mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah,” ujar Tito di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat, (17/1/2025).
Menurut Tito, dampak luas dari program MBG ada offtaker-nya, ada pembelinya, sehingga masyarakat terdorong untuk menanam, beternak, dan memproduksi bahan pangan yang kemudian diserap oleh program ini.
“Program Ini menciptakan siklus ekonomi yang berkelanjutan, membuat daerah-daerah sangat antusias,” imbuhnya.
Pemda Alokasikan Triliunan Rupiah untuk Program MBG
Tito mengungkapkan bahwa sejumlah pemerintah daerah telah mengalokasikan anggaran melalui APBD untuk mendukung pelaksanaan program ini. Hasil konsolidasi dengan Pemda menunjukkan bahwa kontribusi daerah terhadap MBG diperkirakan mencapai Rp 2,3 hingga Rp 2,5 triliun.
“Target kami adalah menjangkau 2.000 hingga 4.000 satuan pelayanan pemenuhan gizi mulai September hingga akhir tahun,” jelas Tito.
Dari total anggaran, Rp 2,3 triliun berasal dari kabupaten dan Rp 2,5 triliun dari provinsi. “Ini bukan instruksi top-down, melainkan inisiatif langsung dari daerah-daerah, terutama yang memiliki PAD kuat,” tegas Tito.
Fokus pada Daerah dengan Angka Stunting dan Kemiskinan Tinggi
Presiden Prabowo Subianto, menurut Tito, telah meminta Kementerian Dalam Negeri untuk berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) dalam mengarahkan program ke daerah-daerah prioritas. Fokus utama adalah wilayah dengan tingkat stunting dan kemiskinan yang tinggi.
“Presiden memerintahkan kami untuk memetakan daerah-daerah yang belum tersentuh program MBG. Prioritas kami adalah daerah dengan angka stunting dan kemiskinan tertinggi,” tambahnya.
Tito juga menjelaskan bahwa kontribusi masing-masing daerah disesuaikan dengan kemampuan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Untuk daerah dengan PAD tinggi, program MBG dapat dibiayai sepenuhnya dari APBD. Sebaliknya, untuk daerah dengan PAD rendah, pelaksanaan program akan mendapatkan dukungan lebih besar dari BGN.
“Contohnya, Kabupaten Badung dengan PAD yang mencapai Rp 10 triliun mampu meng-cover seluruh kebutuhan anak SD sebanyak 72 ribu orang. Namun, di daerah dengan PAD rendah, seperti di Indonesia Timur, program ini akan dibantu oleh Badan Gizi Nasional,” terang Tito.
Sinergi Pemerintah Pusat dan Daerah untuk Kesuksesan MBG
Tito menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah untuk memastikan keberhasilan program MBG. Dengan kolaborasi ini, ia optimistis program Makan Bergizi Gratis dapat menjadi tonggak penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia sekaligus memperkuat perekonomian daerah.
“Kami percaya program ini adalah investasi besar bagi masa depan Indonesia. Dengan dukungan semua pihak, mulai dari Pemda, kementerian terkait, hingga masyarakat, MBG dapat menjadi solusi nyata untuk masalah gizi dan ekonomi,” pungkas Tito.(DAN)
