TRENGGALEK, bioztv.id — Pemerintah Kabupaten Trenggalek terus memperluas jangkauan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan menambah jumlah dapur penyedia atau Satuan Pelayanan Pemakanan Gratis (SPPG). Di tengah ekspansi besar-besaran ini, pemerintah juga menggeser fokus dari sekadar penambahan jumlah dapur menjadi penguatan kualitas layanan makanan.
Data terbaru menunjukkan total SPPG di Trenggalek kini mencapai 71 unit. Dari jumlah tersebut, 66 dapur sudah beroperasi penuh dan melayani ribuan penerima manfaat di berbagai wilayah.
Wakil Ketua Satgas MBG Trenggalek, Sunarto, menjelaskan bahwa beberapa dapur masih menjalani proses pembangunan fisik dan pemulihan izin operasional.
“Total kami memiliki 71 unit SPPG, terdiri dari 69 mitra lokal dan 2 unit bantuan pemerintah pusat. Saat ini, 66 dapur sudah aktif beroperasi,” ujar Sunarto.
Dapur Pasca-Sanksi Mulai Aktif Kembali
Sunarto menyebut beberapa dapur belum melayani warga karena masih berstatus penghentian sementara (suspend) atau baru menyelesaikan tahap konstruksi. Dari empat dapur yang sempat terkena sanksi, dua dapur kini sudah mengantongi izin dan kembali beroperasi.
“Dapur dari Yayasan Mulia Hiroku Gakkou dan Yayasan Al-Mursyid di Kecamatan Pogalan sudah beroperasi kembali,” jelasnya.
Sementara itu, dua dapur lainnya—yakni SPPG di Desa Srabah (Kecamatan Bendungan) dan Desa Tasikmadu (Kecamatan Watulimo)—masih menjalani perbaikan sebelum pemerintah mengizinkan mereka kembali memasak.
Pusat Tambah Dua Unit di Durenan dan Panggul
Pemerintah pusat juga memperkuat program ini dengan menambah dua unit SPPG baru di Kecamatan Durenan dan Kecamatan Panggul. Saat ini, kedua dapur tersebut masih berada dalam tahap persiapan awal sebelum melayani distribusi makanan secara massal.
Kualitas Jadi Prioritas: Kapasitas Produksi Dipangkas
Dalam evaluasi terbaru, pemerintah mengambil langkah tegas dengan menurunkan kapasitas produksi harian setiap SPPG. Jika sebelumnya satu dapur mampu melayani hingga 3.500 porsi, kini Satgas membatasi produksi maksimal sekitar 2.500 porsi per hari.
“Jika porsi terlalu banyak, risiko kesalahan dalam pengolahan meningkat. Dengan batasan 2.500 porsi, pengelola bisa lebih optimal menjaga kualitas makanan,” tegas Sunarto.
Tantangan Menu Sekolah dan Posyandu
Setiap SPPG membagi distribusi makanan ke dua segmen utama, yakni sekolah dan posyandu. Sunarto menilai pengelola harus cermat karena kebutuhan gizi dan tekstur makanan untuk kedua kelompok tersebut berbeda.
“Menu untuk siswa dan balita memiliki standar yang berbeda. Pengelola harus benar-benar memperhatikan detail tersebut,” tambahnya.
Fase Baru: Fokus pada Konsistensi
Perkembangan ini menandai fase baru implementasi MBG di Trenggalek. Setelah membangun infrastruktur, pemerintah kini memperketat pengawasan operasional dan standardisasi menu.
Satgas MBG menegaskan bahwa keberhasilan program tidak lagi diukur dari jumlah dapur, melainkan dari konsistensi kualitas gizi dan keamanan makanan yang diterima masyarakat.
“Yang terpenting sekarang bukan jumlah dapur, tetapi bagaimana kami menjamin setiap makanan yang diterima masyarakat tetap bergizi dan aman,” pungkas Sunarto.(CIA)
Views: 7
