TRENGGALEK, bioztv.id – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang pemerintah pusat agung-agungkan untuk meningkatkan gizi pelajar di Trenggalek kini menuai kritik tajam. Warga ramai-ramai melayangkan keluhan di media sosial, mulai dari ompreng berulat, menu yang bau, distribusi terlambat, porsi terlalu sedikit dan minim pemanfaatan potensi lokal seperti ikan laut.
Redaksi bioztv.id juga menerima salinan surat dari salah satu SMP di Trenggalek yang secara tegas melarang siswanya mengunggah kekurangan menu MBG ke media sosial. Instruksi ini memicu pertanyaan publik tentang transparansi program dengan anggaran jumbo tersebut.
Realisasi Jauh dari Target Utama
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Trenggalek, Saeroni, merilis data capaian MBG yang masih jauh dari target. Dari 174.115 penerima terdaftar, layanan baru menyentuh 51.621 sasaran atau sekitar 29 persen.
“Dari 60 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang terdaftar, hanya 16 unit benar-benar beroperasi. Artinya capaian pemenuhan MBG baru menyentuh angka 29 persen,” ungkap Saeroni.
Publik pun melontarkan kritik keras. Mereka menilai pemerintah gagal mengawasi jalannya program. Dengan anggaran besar, capaian rendah ditambah berbagai keluhan warga justru memperlihatkan lemahnya kontrol di lapangan.
Wabup Klaim Belum Terima Laporan, SPPI Diam Seribu Bahasa
Wakil Bupati Trenggalek, Syah Muhammad Natanegara, mengaku belum bisa banyak berkomentar. Ia beralasan belum menerima laporan detail soal permasalahan MBG di lapangan.
“Makan Bergizi Gratis saya belum bisa berkomentar banyak karena saya belum menerima laporan secara utuh. Alhamdulillah, mungkin karena di Trenggalek pengelola SPPG benar-benar mematuhi SOP, sehingga hal-hal yang tidak kita inginkan tidak terjadi.” jelas Syah.
Syah menegaskan, pemerintah daerah akan memastikan program MBG benar-benar memberi manfaat bagi seluruh pelajar di Trenggalek.
“Untuk pengawasan, otomatis pemerintah daerah tetap melakukan pemantauan,” tandasnya.
Namun, Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) Trenggalek selaku penanggung jawab teknis justru memilih bungkam. Kepala SPPI, Noe Ordikla, tak pernah menjawab panggilan maupun pesan singkat dari redaksi.
Sikap tutup mulut ini semakin memicu keresahan publik. Apalagi di tengah maraknya keluhan, masyarakat menilai keterbukaan informasi penting untuk membangun kepercayaan terhadap program pemerintah pusat yang dijalankan di daerah.(CIA)
Views: 75
