Beranda NEWS MOMENT Rekanan Keluhkan Menurunnya Standart Harga di Trenggalek, Komisi 3 Mulai Panggil OPD...

Rekanan Keluhkan Menurunnya Standart Harga di Trenggalek, Komisi 3 Mulai Panggil OPD Mitra

169

TRENGGALEK, bioztv.id. – Standart harga pengadaan barang dan jasa di kabupaten Trenggalek dinilai menurun, Komisi 3 DPRD Trenggalek mulai panggil sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) mitra. DPRD juga meminta OPD mitra agar persoalan ┬áini bisa segera dibedah. Sehingga kualitas pembangunan di Trenggalek bisa lebih baik.

Pada rapat perdana bersama OPD mitra diawal tahun 2022 ini, Komisi 3 DPRD Trenggalek mulai tindak lanjuti beberapa aspirasi dari masyarakat maupun temuan dilapangan. Salah satu persoalan yang mulai ditindaklanjuti adalah keluhan sejumlah rekanan terkait standart harga. Menurut sejumlah rekanan, sejak Tahun 2017 hingga akhir Tahun 2021 kemarin standart harga di Trenggalek terus mengalami penurunan.  Contohnya, jika harga satu kubik pasangan awalnya senilai 1,2 Juta Rupiah, sekarang harganya hanya sekitar 700 ribuan saja.

Ketua Komisi 3 DPRD trenggalek, Pranoto menyampaikan, OPD yang dipanggil kali ini adalah dinas PUPR, ULP, dan bagian pembangunan, namun bagian pembangunan tidak bisa hadir. Terkait permasalahan menurunnya standart harga ini, pihak PUPR belum bisa memberikan jawaban yang pasti. Pasalnya, untuk membedah standart harga ini harus melibatkan banyak pihak dan tidak bisa diselesaikan salah satu OPD saja.

Pranoto juga menambahkan, standart harga yang dikeluhkan rekanan ini meliputi harga satu barang maupun standart harga pekerjaan pengadaan barang dan jasa. BEberapa yang perlu dibedah ini misalnya saat perencanaan harga besi sekitar 90 ribuan, sedangkan saat waktu pelaksanaan harganya sudah naik menjadi 120.000. Dalam hal ini harus ada kepastian hukum apakah standart harga tersebut bisa dirubah sesuai kondisi terkini atau tidak.

Artikel sebelumyaPAD Trenggalek Dibawah 300 M, Komisi 2 DPRD Trenggalek Pecut OPD Manfaatkan Potensi
Artikel berikutnyaDPRD Trenggalek, Ranperda Pengelolaan Keuangan Daerah Akan Disesuaikan Dengan UU HKPD