TRENGGALEK, bioztv.id – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kecamatan Bendungan, Kabupaten Trenggalek, tidak berjalan sesuai jadwal. Beberapa Kepala Sekolah Dasar (SD) menolak menandatangani nota kesepahaman (MoU), sehingga pelaksanaan program yang seharusnya dimulai 29 September 2025 terpaksa molor.
Padahal, sekolah jenjang PAUD, TK, SMP, hingga SMA sudah sepakat mendukung program strategis nasional ini. Sikap sebagian kepala SD itu akhirnya menghambat pemenuhan penerima manfaat.
Masalah Utama: Klausul Penggantian Ompreng
Owner Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Sumurup, Yayasan Lumbung Boga Sakti, Agung Susilo, menegaskan bahwa persoalan utama hanya terjadi di tingkat SD.
“Untuk TK, PAUD, SMP, dan SMA semuanya sudah berkomitmen. Posyandu juga sudah mendukung. Jadi tinggal beberapa SD yang kepala sekolahnya enggan menandatangani komitmen itu,” jelas Agung, Kamis (2/10/2025).
Menurut Agung, keberatan SD muncul karena klausul MoU tentang mekanisme penggantian wadah makanan (ompreng) yang rusak atau hilang.
“Sudah kami jelaskan, kalau ada ompreng rusak atau hilang, kita bisa musyawarahkan secara mufakat, bukan saklek mengganti dengan uang,” ujarnya.
Dapur Siap, Pelayanan Tertunda Administrasi
Agung memastikan dapur MBG di Desa Sumurup sebenarnya sudah siap beroperasi. Fasilitas seluas 20 meter persegi itu sudah memenuhi standar operasional prosedur (SOP) nasional dan memiliki virtual account untuk operasional.
“Seharusnya program jalan 29 September kemarin. Tapi karena ada kendala administrasi di SD, kami tunda. Target kami, minggu kedua Oktober sudah bisa beroperasi,” tambahnya.
Ia menyebut, untuk tahap awal, SPPG Sumurup akan melayani maksimal 1.000 penerima manfaat. Kapasitas penuh diproyeksikan mencapai 3.000–4.000 anak sesuai petunjuk teknis MBG.
Tantangan Implementasi MBG: Gizi Anak vs Debat Teknis
Program MBG yang Badan Gizi Nasional (BGN) gagas bertujuan memperbaiki gizi anak bangsa. Namun, kasus di Bendungan membuktikan hambatan administrasi di level sekolah masih bisa menggagalkan jadwal pelaksanaan.
Publik pun mempertanyakan, apakah masalah wadah makanan pantas menjadi alasan menunda program yang menyangkut pemenuhan gizi ribuan anak.
“Ini bentuk dukungan kami terhadap Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. Sementara ini, kami layani sekolah yang sudah berkomitmen dulu,” tandas Agung.
Molornya jadwal MBG di Bendungan sekaligus mengingatkan pemerintah daerah agar segera mencari solusi. Sebab, hak anak atas gizi seimbang seharusnya tidak tertunda hanya karena perdebatan teknis administrasi.(CIA)
Views: 158
