TRENGGALEK, bioztv.id – PT BPR Jwalita Trenggalek resmi memulai babak baru sebagai Bank Perekonomian Rakyat. Manajemen tidak sekadar mengganti nama, tetapi menandai transformasi strategis bank milik Pemerintah Kabupaten Trenggalek untuk memperluas layanan dan memperkuat fondasi bisnis di tengah dinamika sektor keuangan nasional.
Manajemen Bank Jwalita menyesuaikan nomenklatur sebagai tindak lanjut berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) serta POJK Nomor 7 Tahun 2024 yang mengatur Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS).
Direktur Utama PT BPR Jwalita Trenggalek, Dwi Fraidianria, menegaskan bahwa perubahan tersebut membawa implikasi strategis bagi pengembangan bank ke depan.
“Perubahan nomenklatur ini menjadi titik awal penguatan BPR, baik dari sisi permodalan, layanan, maupun pengelolaan risiko. Regulasi baru membuka ruang bisnis yang jauh lebih luas,” ujar Dwi.
Regulasi P2SK Buka Ruang Layanan Digital Baru
Melalui regulasi P2SK, Bank Perekonomian Rakyat kini memiliki landasan hukum untuk mengembangkan layanan yang sebelumnya tidak dapat BPR jalankan. BPR kini dapat mengelola layanan transfer dana, transaksi valuta asing, hingga pinjaman antarbank.
Dwi menyatakan BPR Jwalita akan memanfaatkan peluang tersebut secara bertahap. Manajemen memastikan seluruh pengembangan layanan tetap berada di bawah persetujuan dan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
“Ini peluang bisnis baru bagi BPR Jwalita. Kami mengembangkan layanan secara bertahap dan memastikan seluruh proses mendapat persetujuan OJK,” jelasnya.
Optimisme Pembiayaan UMKM di Tengah Konsolidasi Nasional
Di tengah ketidakpastian ekonomi nasional, manajemen BPR Jwalita tetap optimistis. Bank daerah ini terus berkomitmen memperkuat pembiayaan UMKM sebagai tulang punggung perekonomian Trenggalek.
“Kami hadir untuk memperkuat permodalan masyarakat Trenggalek. Fokus kami tetap pada UMKM, sesuai visi awal bank daerah,” tegas Dwi.
Selain perubahan nama, POJK Nomor 7 Tahun 2024 juga mendorong konsolidasi BPR yang memiliki permodalan terbatas atau kepemilikan serupa. Regulator merencanakan proses konsolidasi tersebut berlangsung pada 2026–2027 guna menciptakan BPR yang lebih sehat dan kuat.
Kinerja Wilayah dan Jaringan Kantor
Saat ini, BPR Jwalita mengoperasikan satu kantor pusat dan 13 kantor unit di berbagai kecamatan. Manajemen terus memperluas kantor kas untuk mendekatkan layanan, meski Kecamatan Suruh masih bergabung dengan Kecamatan Karangan.
Dari sisi kinerja, unit Pogalan dan Durenan mencatat penyaluran kredit tertinggi. Sementara itu, Watulimo menyumbang penghimpunan dana pihak ketiga terbesar, mencerminkan kuatnya aktivitas ekonomi pesisir dan sektor nelayan.
DPRD Trenggalek telah menyetujui penyesuaian regulasi daerah terkait perubahan nama BPR Jwalita. Meskipun bersifat administratif, regulasi ini menjadi landasan hukum penting agar transformasi bank daerah selaras dengan kebijakan nasional.
Dengan identitas baru ini, BPR Jwalita Trenggalek bersiap melangkah lebih agresif. Bank daerah ini tidak hanya menyalurkan kredit, tetapi juga berperan sebagai motor penggerak ekonomi lokal yang adaptif terhadap perubahan regulasi dan kebutuhan digital masyarakat.(CIA)
Views: 29
