TRENGGALEK, bioztv.id – DPRD Kabupaten Trenggalek resmi menyetujui dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) strategis yang berkaitan dengan masa depan BPR Jwalita. DPRD mengesahkan keputusan tersebut dalam rapat paripurna di Gedung dewan.
DPRD menyetujui perubahan nama Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Jwalita menjadi Bank Perekonomian Rakyat Jwalita. Selain itu, DPRD juga menyetujui suntikan modal dari pemerintah daerah sebesar Rp10 miliar untuk memperkuat permodalan bank daerah tersebut.
Langkah ini menjadi strategi penting untuk memperkuat identitas bank daerah sekaligus memperluas kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Trenggalek.
Ketua DPRD Trenggalek, Doding Rahmadi, menjelaskan bahwa DPRD mengubah nomenklatur tersebut agar selaras dengan regulasi nasional terbaru di sektor perbankan daerah.
“Agenda paripurna kedua tadi adalah persetujuan peraturan daerah mengenai perubahan nama Bank Perkreditan Rakyat Jwalita menjadi Bank Perekonomian Rakyat Jwalita,” ujar Doding usai memimpin rapat paripurna.
Siapkan Branding Baru sebagai “Bank Trenggalek”
Selain menyesuaikan regulasi, DPRD Trenggalek juga berharap perubahan nama ini mampu memperkuat branding bank milik pemerintah daerah agar semakin dekat dengan masyarakat.
Menurut Doding, manajemen BPR Jwalita memiliki peluang besar untuk menggunakan identitas komersial “Bank Trenggalek” sebagai strategi promosi sekaligus penguatan citra layanan keuangan daerah.
“Nanti dalam program promosinya, BPR Jwalita bisa menggunakan nama Bank Trenggalek sebagai brand utama,” cetusnya.
DPRD Trenggalek juga memberikan apresiasi terhadap kinerja keuangan BPR Jwalita selama ini. Bank daerah tersebut dinilai konsisten memberikan kontribusi signifikan terhadap PAD dibandingkan BUMD lain di Trenggalek.
“BPR Jwalita menunjukkan progres bisnis yang sangat bagus dan sangat memuaskan,” tegas Doding.
Kucurkan Modal Rp10 Miliar Secara Bertahap
Dalam rapat paripurna yang sama, DPRD Trenggalek juga menyepakati penyertaan modal pemerintah daerah sebesar Rp10 miliar untuk memperkuat struktur permodalan Bank Perekonomian Rakyat Jwalita.
Pemerintah daerah akan mencairkan anggaran tersebut secara bertahap, masing-masing Rp5 miliar pada tahun 2027 dan Rp5 miliar pada tahun 2028.
“Kami akan menyertakan modal sebesar Rp10 miliar yang pemkab bayarkan dalam dua tahap, yaitu Rp5 miliar pada tahun 2027 dan Rp5 miliar pada tahun 2028,” jelas Doding.
Doding optimistis tambahan modal tersebut mampu memperluas ekspansi kredit dan layanan perbankan sehingga laba perusahaan daerah terus meningkat dan berdampak langsung terhadap kenaikan PAD.
“Kemarin BPR Jwalita menyetor dividen ke PAD sekitar Rp1,4 miliar. Kami berharap setelah mendapatkan tambahan modal ini, setorannya bisa jauh lebih besar lagi,” ungkapnya.
Hingga saat ini, BPR Jwalita masih menjadi penyumbang dividen terbesar di antara seluruh BUMD milik Pemerintah Kabupaten Trenggalek.
“Jika kita bandingkan dengan seluruh BUMD, memang BPR Jwalita yang menyumbang dividen paling besar,” imbuh Doding.
Pemkab Dorong BPR Jadi Motor Penggerak Ekonomi Rakyat
Pada kesempatan yang sama, Wakil Bupati Trenggalek, Syah Muhammad Natanegara, menegaskan bahwa pergantian identitas tersebut dilakukan untuk menyesuaikan regulasi nasional terbaru.
“Pergantian nama dari Bank Perkreditan Rakyat menjadi Bank Perekonomian Rakyat ini murni untuk menyesuaikan regulasi pusat yang berlaku,” kata Syah.
Meski demikian, Syah berharap identitas baru ini mampu mempertegas peran bank daerah dalam menggerakkan perekonomian masyarakat kecil di Trenggalek.
“Harapan kami, BPR bisa mencatatkan kinerja yang lebih baik lagi. Sesuai namanya yang kini berubah menjadi Bank Perekonomian, maka ke depan lembaga ini harus benar-benar menjadi salah satu penggerak utama perekonomian masyarakat,” tandasnya.(CIA)
Views: 4
