TRENGGALEK, bioztv.id – Aspirasi hasil reses anggota DPRD Kabupaten Trenggalek kembali menumpuk. Setelah rapat paripurna penetapan hasil reses masa sidang pertama Tahun Anggaran 2025–2026 pada Rabu (26/11/2025), jumlah usulan Pokok Pikiran (Pokir) sudah mendekati 1.000 paket.
Dari 6 fraksi yang ada di DPRD Trenggalek, sudah mengumpulkan usulan sejumlah 915 aspirasi masyarakat, dengan rincian:
- PDI Perjuangan: 222 usulan
- PKB: 237 usulan
- Golkar: 125 usulan
- Gerindra: 77 usulan
- PKS: 120 usulan
- Amanat Demokrat: 134 usulan
Jumlah itu berpotensi terus bertambah karena seluruh anggota DPRD masih menginput data ke Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) hingga jadwal Musrenbang tahun depan.
Fungsi Reses: DPRD Wajib Advokasi, Bukan Bagi-Bagi Proyek
Wakil Ketua DPRD Trenggalek, Subadianto, menegaskan anggota dewan punya kewajiban konstitusional untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat di daerah pemilihannya.
“Kami sudah bersumpah mengadvokasi aspirasi masyarakat. Karena itu, seluruh usulan harus masuk dalam dokumen resmi agar kami bisa mengawalnya,” tegasnya.
Masyarakat tetap berharap DPRD tidak hanya mengusulkan proyek-proyek kecil yang berulang, tetapi juga mendorong pemenuhan kebutuhan strategis yang lebih besar.
Sekwan Perketat Kontrol: Usulan Tanpa Data Reses, Dicoret
Sekretaris DPRD, Mohtarom, memastikan sekretariat dewan memperketat kontrol verifikasi di SIPD agar usulan sesuai dengan hasil reses resmi.
“Verifikator Sekwan akan mengecek kecocokan data SIPD dengan data reses. Jika usulan tidak ada di data reses, verifikator wajib mencoret atau mengembalikannya kepada pengusul,” tegas Mohtarom.
Ia juga menyampaikan bahwa DPRD menggelar reses tiga kali dalam setahun. Hasil dari reses itu akan menjadi pijakan awal pembahasan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027 dalam Musrenbang yang berlangsung mulai Januari hingga Maret 2026.
PR DPRD: Realisasi di Tengah Ribuan Ekspektasi
Dengan usulan hampir seribu paket, DPRD memikul tugas besar memastikan Pokir tidak menjadi daftar panjang tanpa realisasi. Masyarakat pasti meminta komitmen advokasi hingga ke tahap pelaksanaan anggaran.
“Ketika Musrenbang berjalan, anggota DPRD harus mengisi SIPD untuk Pokir tahun 2027 berdasarkan data reses ini,” tutup Mohtarom.(CIA)
Views: 18
