Akomodir Kepentingan Rakyat, DPRD Trenggalek Dorong Keseimbangan Pembangunan

oleh
oleh
komodir kepentingan rakyat, DPRD Trenggalek dorong kesembangan pembangunan insfrastruktur dan non insfrastruktur. Meski mayoritas aspirasi rakyat menitik beratkan pada pemerataan insfrastruktur, namun demi kemajuan daerah, pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) juga harus diprioritaskan.
komodir kepentingan rakyat, DPRD Trenggalek dorong kesembangan pembangunan insfrastruktur dan non insfrastruktur. Meski mayoritas aspirasi rakyat menitik beratkan pada pemerataan insfrastruktur, namun demi kemajuan daerah, pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) juga harus diprioritaskan.

TRENGGALEK, bioztv.id – Akomodir kepentingan rakyat, DPRD Trenggalek dorong kesembangan pembangunan insfrastruktur dan non insfrastruktur. Meski mayoritas aspirasi rakyat menitik beratkan pada pemerataan  insfrastruktur, namun demi kemajuan daerah, pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM)  juga harus diprioritaskan.

Mengacu keterangan ketua DPRD Trenggalek, dari sejumlah aspirasi rakyat yang masuk,  mayoritas masyarakat memang berharap adanya pertumbuhan dan peningkatan kualitas infrastruktur yang lebih memadai. Misal, meminta peningkatan jalan beraspal, rehab sekolahan, hingga revitalisasi pasar-pasar tradisional.  Berdasarkan data yang ada, rata rata program kegiatan fisik mencapai 65 persen, sehingga program non fisik hanya ada sekitar 35 persen.

Lebih lanjut Ketua DPRD Trenggalek, Samsul Anam menyampaikan, mengakui memang mayoritas aspirasi masyarakat cenderung menitikberatkan isu pertumbuhan infrastruktur. Dan benar isu itu pun patut dipertimbangkan. Namun, DPRD juga mendorong bahwa isu infrastruktur bukanlah satu-satunya, melainkan masih ada isu lain terkait non infrastruktur yang tak kalah penting. Misal, peningkatan sumber daya manusia (SDM) di sektor pertanian, peternakan, dan perikanan.

Ketua DPRD juga menambahkan, sejumlah aspirasi rakyat yang sudah menjadi pokok pokok pikiran DPRD Trenggalek ini, selanjutnya akan diaktualisasikan dalam program program kebijakan pemerintah daerah. Tujuannya, agar program kegiatan bisa berjalan linier. Mulai dari aspirasi masyarakat hingga penyusunan Musrenbang, RKPD, KUA dan PPAS serta RAPBD.

Views: 1