TRENGGALEK, bioztv.id – DPRD Trenggalek mengesahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 melalui rapat paripurna pada Rabu (26/11/2025). Mereka menetapkan anggaran senilai lebih dari Rp1,9 triliun, namun banyak pihak menyoroti keputusan tersebut. Di tengah penurunan dana transfer dari pemerintah pusat, keuangan daerah justru menanggung defisit besar dan kembali bertumpu pada utang.
Ketua DPRD Trenggalek, Doding Rahmadi, menyampaikan bahwa pendapatan daerah hanya mencapai Rp1,866 triliun sementara belanja menyentuh Rp1,935 triliun, sehingga kondisi ini menimbulkan defisit sebesar Rp68,8 miliar.
“Defisit ini hanya hitungan sementara, karena kami akan menutupnya menggunakan Silpa dan pinjaman daerah,” tegas Doding usai paripurna.
Ia menyebut Pemkab awalnya menginginkan APBD 2026 menyentuh Rp2 triliun, tetapi pemangkasan transfer pusat hingga Rp153 miliar memaksa daerah menyusun ulang prioritas belanja.
Jebakan Utang: Menanggung Utang Lama, Ambil Pinjaman Baru
APBD 2026 menunjukkan kondisi fiskal yang semakin berat. Pemerintah daerah masih melunasi utang lama pasca pandemi senilai lebih dari Rp50 miliar. Ironisnya, Pemkab kembali mengajukan pinjaman baru sebesar Rp70 miliar melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI).
Pinjaman baru tersebut memiliki tenor tiga tahun dengan estimasi angsuran sekitar Rp27 miliar per tahun.
“Pinjaman ini sudah final. Kami mengalokasikan Rp41 miliar untuk infrastruktur, dan sisanya untuk sektor yang mampu menambah PAD,” jelas Doding.
Ia menyampaikan sektor pariwisata akan mendapatkan sekitar Rp15 miliar. Menurut Pemkab, sektor itu berpotensi mendorong ekonomi daerah. Namun DPRD menilai beberapa program pariwisata, seperti Goa Lowo dan Kota Atraktif, belum mendesak dan masih minim kontribusi terhadap PAD.
Wabup Akui Kondisi Sulit: Belanja Pegawai Tetap Dominan
Wakil Bupati Trenggalek, Syah Muhammad Natanegara (Mas Syah), mengakui pemerintah menghadapi situasi fiskal yang berat. Ia menghitung defisit daerah mendekati Rp120 miliar.
“Kami harus tetap inovatif di tengah keterbatasan ini. Kami tetap wajib membayar utang. Namanya utang, ya harus dibayar,” ujar Mas Syah.
Ia menegaskan pemerintah tetap menjalankan belanja prioritas seperti infrastruktur, meskipun ruang fiskal semakin sempit.
Ia juga menjelaskan bahwa mulai 2025 pemerintah memangkas acara besar dan kegiatan seremonial demi mengurangi beban anggaran.
“Masyarakat mungkin sudah melihat acara-acara besar mulai berkurang. Kami akan terus melakukan pengurangan,” jelasnya.
Meski pemerintah telah memangkas seremonial, belanja pegawai masih menyerap hampir setengah APBD. Pemerintah kini menghadapi tantangan besar untuk menekan defisit di tengah beban belanja aparatur yang sangat tinggi.(CIA)
Views: 23
