TRENGGALEK, bioztv.id – Pemerintah Kabupaten Trenggalek memproyeksikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 akan mengalami defisit mencapai Rp68 miliar. Meski kondisi fiskal terhimpit, Pemkab tetap memilih langkah agresif dengan mengambil pinjaman daerah senilai Rp70 miliar dari PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI).
Ketua DPRD Trenggalek, Doding Rahmadi, menegaskan bahwa Badan Anggaran (Banggar) telah menuntaskan finalisasi Rancangan APBD (RAPBD) dan kini bersiap memasuki rapat paripurna. DPRD sudah menyelesaikan dampak pemotongan pusat, kini kebijakan dari semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) juga sudah terkoneksi.
“Kami sudah menggelar rapat Banggar untuk finalisasi. Harapannya, 25 November ini bisa paripurna sesuai jadwal” ujar Doding.
Doding menjelaskan, APBD 2026 memuat struktur belanja sekitar Rp2 triliun, sedangkan pendapatan hanya sekitar Rp1,9 triliun. Selisih inilah yang menciptakan defisit sekitar Rp68 miliar.
Pinjaman Rp70 Miliar Jadi Jurus Cepat, Dewan Minta Publik Awasi
Karena defisit,. Pemkab berencana menggunakan pinjaman Rp70 miliar tersebut untuk proyek-proyek yang, menurut mereka, mampu meningkatkan pendapatan daerah. Tak hanya itu, proyek yang sifatnya memperlancar ekonomi juga menjadi prioritas, terutama di sektor infrastruktur serta pariwisata. Doding menegaskan komitmen DPRD untuk mengawasi penggunaan pinjaman itu.
“DPRD sudah menyetujui pinjaman Rp70 miliar. Pemkab harus benar-benar mengarahkan dana ini ke proyek yang bisa meningkatkan pendapatan daerah, bukan sekadar menjalankan program yang tidak berdampak pada masyarakat,” tegasnya.
Bakeuda: Belanja Membengkak, Defisit Akan Ditutup SILPA dan Utang
Kepala Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Trenggalek, Suhartoko, memaparkan detail proyeksi pendapatan dan belanja daerah 2026.
“Kami merencanakan pendapatan sebesar Rp1,866 triliun. Belanja juga kurang lebih sama, namun rinciannya masih dalam proses entri oleh masing-masing OPD,” jelasnya.
Menurut Suhartoko, total belanja daerah akan mencapai Rp1,935 triliun sehingga menimbulkan defisit Rp68 miliar. Ia menyebut Pemkab akan menutup defisit itu menggunakan kombinasi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) dan pinjaman daerah.
“Kami akan menutup sebagian defisit dari SILPA. Namun kami belum bisa memastikan besaran SILPA 2025 sebelum penutupan tahun anggaran,” ucapnya.
Ia menambahkan bahwa Peraturan Daerah (Perda) Pertanggungjawaban APBD nantinya akan menetapkan angka pasti SILPA.(CIA)
Views: 38
