TRENGGALEK, bioztv.id – Pemerintah Kabupaten Trenggalek mulai membangun fondasi keuangan tahun depan. Dalam Sidang Paripurna DPRD pada Kamis (7/8/2025), Bupati Mochamad Nur Arifin secara resmi menyerahkan Nota Penjelasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 2026.
Di balik narasi optimisme, mulai dari rencana mempercantik aset daerah hingga wacana insentif bagi petani, rencana anggaran tahun depan tetap memunculkan pekerjaan rumah besar. Pemkab kembali mengandalkan utang daerah, sementara Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pusat justru terus menyusut.
Fokus Tambah PAD, Wacanakan Insentif untuk Petani
Mas Ipin, sapaan akrab Bupati, menegaskan bahwa arah kebijakan APBD 2026 akan fokus meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pengelolaan aset produktif dan pemberian insentif.
“Kita fokus pada percantikan beberapa objek yang meningkatkan PAD. Di sisi lain, kita juga menyiapkan langkah-langkah yang bisa mengurangi beban masyarakat, seperti insentif untuk petani,” ujar Mas Ipin.
Ia bahkan membuka wacana menggratiskan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada lahan pertanian yang dipertahankan. Mas Ipin meyakini, peningkatan pendapatan petani akan mendorong pertumbuhan UMKM dan pada akhirnya mendongkrak penerimaan pajak secara tidak langsung.
“Kalau petani pendapatannya naik, UMKM-nya jalan. Maka pajak bisa masuk dari situ. Tapi ini masih kebijakan umum, tunggu rilis resminya,” tegasnya.
Infrastruktur Prioritas, Utang Rp50 Miliar Disiapkan
Ketua DPRD Trenggalek, Doding Rahmadi, menyampaikan bahwa pemerintah daerah mengajukan pinjaman sebesar Rp50 miliar dalam draf KUA-PPAS 2026. Jumlah itu mereka rencanakan untuk mendanai peningkatan infrastruktur yang diharapkan menopang pendapatan daerah.
“Tahun ini kita setujui pinjaman Rp56 miliar. Tahun depan pemerintah kembali mengajukan Rp50 miliar,” kata Doding.
Ia menjelaskan, DPRD akan membedah KUA-PPAS ini bersama fraksi, komisi, dan badan anggaran selama sekitar tujuh hari ke depan sebelum menyepakati arah APBD 2026 bersama bupati.
“Kita pelajari dulu bersama komisi dan fraksi. Setelah itu ada waktu untuk kesepakatan bersama antara DPRD dan bupati,” ujarnya.
Doding juga mengkritisi turunnya DAK dari pemerintah pusat yang membuat ruang fiskal daerah makin sempit. Menurutnya, banyak proyek infrastruktur seperti sekolah dan rumah rakyat kini langsung dikelola pusat, sementara daerah hanya menyediakan lahan.
“Modelnya sekarang berbeda. Banyak yang langsung dari pusat dan tidak lagi masuk ke APBD. Kalau kekurangan terus, daerah akan mengalami kesulitan,” pungkas politisi PDIP tersebut.(CIA)
Views: 20
