TRENGGALEK, bioztv.id – DPRD Kabupaten Trenggalek menyoroti tajam kinerja sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menyusun rencana kerja 2026. Ketua Komisi I, Husni Tahir Hamid, menilai banyak OPD hanya membuat perencanaan sebagai formalitas tahunan, tanpa evaluasi mendalam terhadap capaian dan persoalan di lapangan.
Husni menyampaikan kritik itu setelah menggelar rapat kerja dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek (Dispendukcapil) dan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Trenggalek untuk membahas program tahun 2026.
“Permasalahan yang ada seharusnya menjadi dasar untuk menghitung dan mengevaluasi capaian tahun sebelumnya. Dari situ kita bisa menilai apakah masalahnya ada di anggaran atau di SDM,” ujar Husni, Jumat (17/10/2025).
Husni Kritik Capaian Dispendukcapil
Husni menilai capaian Dispendukcapil tidak menunjukkan hasil signifikan. Ia menyoroti bagaimana OPD ini mengklaim penyelesaian program 100 persen di atas kertas, padahal mereka masih menyisakan banyak pekerjaan di lapangan.
“Capaian mereka masih biasa-biasa saja. Mereka menganggap program selesai seratus persen, padahal masih ada masalah yang belum mereka bereskan. Seharusnya OPD menghitung sisa pekerjaan itu dan memasukkannya dalam target tahun berikutnya,” tegasnya.
Ia menilai kebiasaan tersebut membuat perencanaan program tidak realistis dan menjauhkan OPD dari semangat memperbaiki layanan publik.
Husni Soroti Penambahan Pegawai
Selain capaian program, Husni juga mengkritik rencana penambahan 1.300 pegawai. Menurutnya, OPD harus mengkaji usulan itu secara serius karena kinerja pegawai yang ada saja belum optimal.
“Kalau pegawai yang ada saja keteteran, lalu mau menambah 1.300 orang untuk apa? Kita perlu melihatnya dari analisis jabatan (Anjab)-nya,” ujarnya.
Ia memperingatkan, menambah pegawai tanpa perencanaan matang hanya akan membebani APBD tanpa menjamin peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
Anggaran Bagian Hukum Dinilai Tidak Masuk Akal
Husni juga mengkritik alokasi anggaran untuk Bagian Hukum Setda Trenggalek. Ia menilai anggaran Rp100 juta tidak seimbang dengan banyaknya beban kerja yang harus mereka tangani.
“Anggaran Bagian Hukum hanya Rp100 juta, tapi kegiatannya banyak. Ini jelas tidak cukup. Pihak yang menyusun anggaran seharusnya paham kebutuhan Bagian Hukum,” katanya.
Ia menilai ketidakseimbangan ini mencerminkan lemahnya koordinasi antar-OPD dalam menyusun kebijakan fiskal.
Perencanaan OPD Belum Sejalan dengan Visi Daerah
Husni menyimpulkan, sebagian besar OPD masih menyusun program yang bersifat rutinitas dan belum mendukung kebijakan strategis daerah seperti target zero carbon dalam RPJMD. Padahal, keterbatasan fiskal menuntut OPD menyusun program pembangunan yang benar-benar berdampak.
“Kesimpulannya, kita perlu melakukan evaluasi serius terhadap perencanaan dan penganggaran supaya kita tahu di mana kekurangan Trenggalek. Dengan keterbatasan fiskal, perencanaan harus betul-betul mampu membawa kita keluar dari kondisi itu,” pungkasnya.(CIA)
Views: 69
