DPRD Trenggalek Kantongi 1.241 Pokir, 99% Berupa Usulan Infrastruktur

oleh
oleh

TRENGGALEK, bioztv.id – Sebanyak 1.241 usulan masyarakat berhasil dihimpun DPRD Trenggalek dalam pokok-pokok pikiran (Pokir) hasil reses anggota dewan di masing-masing daerah pemilihan (dapil). Menariknya, hampir seluruh usulan tersebut, yakni 99 persen, berkaitan dengan pembangunan infrastruktur.

Ketua DPRD Trenggalek, Doding Rahmadi, menjelaskan bahwa Pokir merupakan aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui anggota DPRD saat reses. Usulan tersebut kemudian dibahas dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat kabupaten dan selanjutnya masuk dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

“Dari hasil reses anggota DPRD, terkumpul 1.241 usulan yang menjadi gambaran program untuk pemerintah daerah. Usulan ini kemudian kami bawa ke Musrenbang Kabupaten dan RKPD. Jika sesuai dengan skala prioritas, maka bisa dieksekusi,” ujar Doding.

Namun, dengan jumlah usulan yang begitu banyak, tidak semua dapat direalisasikan dalam satu tahun anggaran. Terbatasnya anggaran daerah menjadi tantangan tersendiri dalam merealisasikan Pokir yang telah dihimpun. Terlebih adanya efisiensi anggaran juga membuat pemerintah daerah kehilangan anggaran sekitar Rp 54 Miliar.

“Dari ribuan usulan yang masuk, hanya ratusan yang kemungkinan bisa direalisasikan. Harus ada sinkronisasi dengan RKPD dan skala prioritas. Jika tidak masuk prioritas, tentu tidak bisa direalisasikan,” tambahnya.

Doding menegaskan bahwa tidak ada batasan dalam jumlah usulan Pokir, tetapi kebutuhan anggaran untuk realisasinya dibatasi maksimal 10 persen dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Mayoritas usulan dalam Pokir berkaitan dengan infrastruktur, termasuk perbaikan jalan, pembangunan irigasi, serta infrastruktur di bidang pendidikan. Kondisi ini menunjukkan bahwa masyarakat masih sangat membutuhkan pembangunan fisik untuk menunjang aktivitas sehari-hari.

“Dari usulan yang masuk, sebagian besar memang terkait perbaikan jalan rusak. Ada juga usulan di bidang pendidikan, tetapi tetap berupa infrastruktur, seperti pembangunan ruang kelas atau fasilitas sekolah,” pungkasnya.(CIA)

Views: 1