TRENGGALEK, bioztv.id – Pembangunan infrastruktur dinas pekerjaan umum dan penatan ruang (PUPR) Kabupaten Trenggalek dinilai lelet. Pasalnya, hingga mendekati proses perubahan APBD Tahun 2023 ini masih banyak paket pekerjaan yang belum lounching. Bahkan untuk peket pekerjaan penunjukan langsung justru belum ada yang masuk ke penyedia.
Sesuai hasil rapat kerja antara Komisi 3 DPRD trenggalek dnegan dinas PUPR dan ULP Pemkab Trenggalek, diketahui jika ada sejumlah problem pada proses pengadaan barang dan jasa pada dinas PUPR. Sejumlah kegiatan pengadaan barang dan jasa dinas PUPR yang dilakukan melalui proses lelang sudah masuk semua ke ULP. Namun dari 32 paket pekerjaan baru ada 11 yang sudah masuk ke penyedia. Meski demikian dari beberapa penyedia tersbeut juga masih ada yang terkendala kelengkapan legalitas perusahaan peneydia. Sehingga paket pekerjaan tersebut belum bisa dilaksanakan.
Ketua Komisi 3 DPRD Trenggalek Pranoto menyampaikan, selain ada paket pekerjaan melalui lelang, dinas PUPR juga memiliki sejumlah paket pekerjaan melalui penunjukan langsung. Hingga saat ini paket pekerjaan tersebut belum ada yang masuk ke penyedia. Terkait hal ini, Dinas PUPR targetkan paling lambat pada tanggal 17 Mei semua paket pekerjaan tersbeut sudah masuk ke penyedia semua. Pasalnya, jika tidak segera dituntaskan, hal ini akan menghambat proses perubahan APBD Tahun 2023 yang rencananya dimulai pada akhir bulan Mei ini.
Seperti diberityakan sebelumnya, Sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) masih keteteran menjelang percepatan perubahan APBD Trenggalek tahun 2023. Pasalnya, meski perubahan anggaran direncanakan lebih awal dari tahun tahun sebelumnya, namun sejumlah paket pekerjaan khususnya infrastruktur justru banyak yang belum dikerjakan.
Views: 130
