TRENGGALEK, bioztv.id — Kondisi infrastruktur jalan di Kabupaten Trenggalek terus memburuk. Dari total 850 kilometer jalan kabupaten, pemerintah mencatat hampir 300 kilometer rusak berat dan membutuhkan penanganan segera. Pemerintah daerah kini berpacu mencari sumber pembiayaan alternatif untuk memperbaiki dan membangun jalan serta jembatan.
Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Trenggalek, Anjang Purwoko, menyebut keterbatasan fiskal daerah menjadi kendala utama, sementara kebutuhan perbaikan jalan sangat besar.
“Kondisi jalan kita kerusakannya cukup besar. Kemantapan jalan hanya sekitar 66 persen. Dari 850 kilometer, hampir 300 kilometer mengalami kerusakan signifikan,” ujar Anjang, Minggu (12/10/2025).
Pemerintah Gunakan Tambahan DAK Rp19 Miliar untuk Proyek Prioritas
Pemerintah daerah memanfaatkan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pemerintah pusat sebagai salah satu strategi pembiayaan. Pemerintah berhasil mengantongi tambahan Rp19 miliar, dan akan mengalokasikannya untuk dua proyek prioritas:
- Perbaikan ruas jalan Malasan, Kecamatan Durenan hingga perbatasan Kabupaten Tulungagung.
- Pembangunan Jembatan Bangunsari di Kecamatan Pule.
“Alhamdulillah kemarin pemerintah pusat sudah memverifikasi dan mengakomodir. Saat ini kami sedang menyiapkan dokumen perencanaannya, dan tahun depan kami laksanakan pembangunannya,” jelas Anjang.
Pemkab Ajukan Pinjaman Rp106 Miliar untuk Bangun Akses ke RSUD Baru
Selain DAK, Pemkab mengajukan pinjaman daerah ke PT Sarana Multi Infrastruktur senilai Rp106 miliar. Pemerintah akan memfokuskan dana pinjaman ini untuk memperbaiki sejumlah ruas jalan dan membangun jalan baru menuju RSUD dr Soedomo Trenggalek.
Pemerintah akan memulai pembangunan jalan baru dari simpang tiga Hotel Widowati ke arah barat, membelah area persawahan, dan langsung menghubungkannya ke rumah sakit. Proyek ini juga akan mengubah simpang tiga menjadi simpang empat.
“Kami berharap jalan ini menjadi akses utama ambulans ke rumah sakit. Selama ini, saat melewati jalan eksisting, lalu lintas sering padat terutama saat jam sekolah. Kondisi itu membuat akses layanan kesehatan terhambat,” ungkap Anjang.
Pemerintah menargetkan seluruh skema pembiayaan selesai pada akhir 2025. Jika proses berjalan lancar, pemerintah akan memulai pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan pada awal 2026.(CIA)
Views: 66
