Evaluasi Gubernur Turun, Ranperda RPJMD Trenggalek Kembali Jadi Perdebatan Ditingkat Pansus ?

oleh
oleh
Sudah dievaluasi Gubernur, Ranperda tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Trenggalek Tahun 2021-2026 sempat kembali menjadi perdebatan ditingkat Pansus 1 DPRD Trenggalek. Pasalnya, Pembahasan RPJMD kali ini dilakukan saat perubahan RTRW belum memiliki ketetapan hukum.
Sudah dievaluasi Gubernur, Ranperda tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Trenggalek Tahun 2021-2026 sempat kembali menjadi perdebatan ditingkat Pansus 1 DPRD Trenggalek. Pasalnya, Pembahasan RPJMD kali ini dilakukan saat perubahan RTRW belum memiliki ketetapan hukum.

TRENGGALEK, bioztv.id – Sudah dievaluasi Gubernur, Ranperda tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Trenggalek Tahun 2021-2026 sempat kembali menjadi perdebatan ditingkat Pansus 1 DPRD Trenggalek. Pasalnya, Pembahasan RPJMD kali ini dilakukan saat perubahan RTRW belum memiliki ketetapan hukum.

Mengacu keterangan Ketua Pansus 1 DPRD Trenggalek, pada proses finalisasi RPJMD kali ini sempat terjadi perdebatan yang alot antara Pansus dengan tim dari Pemerintah daerah. Pasalnya, saat ini status RTRW yang lama masih berlaku, sementara itu RTRW yang baru belum memiliki ketetapan hukum. Sementara itu RPJMD juga harus sinkron dengan RTRW.

Lebih lanjut ketua Pansus 1 DPRD Trenggalek, Sukarudin menyampaikan, Untuk mengambil jalan tengah pad proses pembahasan RPJMD ini, Pansus dan Tim dari Pemerintah daerah sepakat memakai RTRW lama, namun untuk isi tetap disesuaikan dengan RTRW yang baru. Beberapa ketentuan pada RTRW lama yang masih sesuai dengan kondisi terkini tetap dipakai, namun untuk yang tidak sesuai dengan RTRW baru, maka disesuaikan.

Sekedar diketahui bahwa, untuk perkembangan perubahan RTRW Trenggalek  Tahun 2021-2041 ini sudah pernah dilakukan fasilitasi gubernur Jawa Timur. Dalam hal ini juga sudah dilakukan sinkronisasi dengan RTRW provinsi. Sementara itu posisi Ranperda RTRW saat ini masih menjalani penyesuaian dengan regulasi peraturan terbaru ditingkat Kementerian ATR.

Views: 0