TRENGGALEK, bioztv.id — Keterbatasan jumlah personel serta rapuhnya sarana dan prasarana (sarpras) mulai mengganggu pelayanan penegakan peraturan daerah dan penanganan kedaruratan di Kabupaten Trenggalek. Kondisi itu bahkan memicu insiden saat satu unit mobil pemadam kebakaran (damkar) mogok akibat aki yang soak karena usia pakai, tepat ketika petugas bersiap meluncur ke lokasi kebakaran.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Satpol PP dan Damkar Kabupaten Trenggalek, Purwo Edi Prawito, mengungkapkan kondisi tersebut usai mengikuti rapat evaluasi realisasi anggaran Tahun 2025 bersama Komisi I DPRD Trenggalek.
Purwo mengatakan, krisis sumber daya manusia (SDM) menjadi kendala terbesar yang menghambat kinerja Satpol PP dan Damkar dalam memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat. Karena itu, ia berharap pemerintah daerah menambah jumlah personel sekaligus mengalokasikan anggaran untuk meremajakan armada operasional.
“Kami berharap pemerintah daerah bisa menambah personel dan anggaran ke depan, karena fasilitas ini menunjang langsung keselamatan masyarakat,” keluh Purwo Edi Prawito.
Petugas Dorong Mobil Damkar yang Mogok
Purwo menjelaskan, keterbatasan armada tidak lagi sekadar menjadi persoalan administratif, tetapi sudah berdampak langsung terhadap kecepatan pelayanan darurat.
Ia mencontohkan insiden ketika sebuah mobil pemadam kebakaran gagal berangkat karena aki kendaraan mendadak mati total.
“Kejadian kemarin sangat mengkhawatirkan. Unit Damkar tidak bisa segera berangkat ke lokasi kebakaran karena akinya soak,” jelas Purwo.
Demi mengejar waktu, para petugas yang mengenakan perlengkapan pemadam kebakaran turun langsung mendorong truk tersebut hingga mesin kembali menyala.
“Petugas bahkan harus menguras tenaga untuk mendorong mobil lebih dulu agar mesin bisa hidup. Karena menyangkut pelayanan yang sangat urgen dan darurat, hari itu juga kami langsung mengganti aki tersebut dengan yang baru,” ungkapnya.
Meski menghadapi keterbatasan fasilitas, Purwo memastikan seluruh personel Damkar tetap berkomitmen merespons setiap laporan kebakaran secepat mungkin.
DPRD Minta Satpol PP Perkuat Penegakan Perda
Dalam rapat evaluasi tersebut, Satpol PP juga memaparkan realisasi program dan penyerapan anggaran sepanjang tahun 2025.
Purwo mengatakan, DPRD memberikan sejumlah rekomendasi agar Satpol PP memperkuat penegakan Peraturan Daerah (Perda) sekaligus membantu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Satpol PP akan mengarahkan operasi penertiban ke berbagai sektor usaha, mulai dari kafe, hotel, tempat hiburan malam, reklame yang habis masa berlaku, hingga peredaran rokok ilegal tanpa pita cukai. Satpol PP juga akan berkolaborasi dengan organisasi perangkat daerah (OPD) lain untuk menindak para wajib pajak yang tidak patuh.
“Instruksi dari dewan sangat jelas, kami harus meningkatkan intensitas penegakan Perda, termasuk mendukung pemulihan PAD. Kami akan berkolaborasi dengan OPD terkait untuk menertibkan berbagai pelanggaran ini secara bertahap,” tegasnya.
Satpol PP Minta Prioritas Anggaran
Di tengah kebijakan efisiensi anggaran, Purwo mengakui bahwa peremajaan sarana operasional menjadi tantangan besar. Namun, ia meminta pemerintah daerah tetap memprioritaskan kebutuhan dasar instansi yang bersentuhan langsung dengan keselamatan masyarakat, terutama armada pemadam kebakaran dan peralatan penyelamatan.
“Kami sangat mengharapkan dukungan penuh dari pemerintah daerah dan OPD terkait.” Harap Purwo.
Menurutnya, jumlah personel yang memadai serta kendaraan operasional yang andal menjadi syarat utama agar pelayanan publik tetap berjalan optimal, terutama saat petugas menghadapi kebakaran maupun kondisi darurat lainnya.
“Paling tidak kami meminta pemda memprioritaskan anggaran untuk kebutuhan sarana yang paling mendesak demi menjaga kualitas pelayanan kepada masyarakat tetap optimal,” pungkasnya.(CIA)
Views: 13
