TRENGGALEK, bioztv.id – Di tengah sorotan publik soal arah penggunaan dana pinjaman daerah, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Trenggalek memilih fokus pada pembangunan drainase perkotaan. Pemkab mengarahkan Rp4 miliar dari dana pinjaman untuk mengatasi genangan dan banjir lokal di lima titik vital dalam kawasan kota.
Keputusan ini mendapat dukungan penuh dari Komisi II DPRD Trenggalek. Sejak awal, Komisi II mendorong Pemkab agar menggunakan dana pinjaman untuk kebutuhan mendesak, terutama infrastruktur dasar.
Ketua Komisi II DPRD Trenggalek, Mugianto, menilai keputusan Pemkab sudah tepat, terutama untuk wilayah yang kerap terdampak banjir saat hujan deras.
“Kita akan membangun drainase di lima titik. Setiap titik mendapat anggaran Rp800 juta, sehingga totalnya Rp4 miliar,” jelas Mugianto, Jumat (15/11/2025).
5 Lokasi Drainase Prioritas yang Akan Pemkab Bangun
Pemkab Trenggalek menetapkan lima lokasi drainase prioritas di kawasan padat aktivitas yang sering tergenang saat hujan deras. Lokasi tersebut meliputi:
- Kelurahan Kelutan, Kecamatan Trenggalek
- Kelurahan Ngantru, Kecamatan Trenggalek
- Kelurahan Sumbergedong, Kecamatan Trenggalek
- Kelurahan Surodakan, Kecamatan Trenggalek
- Kelurahan Tamanan, Kecamatan Trenggalek
DPRD Minta Pemkab Koreksi Proyek ‘Kota Atraktif’ Senilai Rp6 Miliar
Saat Pemkab memprioritaskan drainase, Komisi II DPRD justru meminta mereka menunda sementara program ambisius ‘Kota Atraktif’ yang dinilai belum mendesak. Program senilai Rp6 miliar itu mencakup berbagai penataan pusat kota, antara lain:
- Penataan kawasan hutan kota
- Penataan alun-alun Trenggalek
- Revitalisasi Pasar Pon
- Pembangunan jogging track
- Penataan kabel kota
- Pembuatan pedestrian, jalur sepeda, dan mobility hub
DPRD menilai proyek-proyek tersebut belum terlalu urgen dan tidak layak menggunakan dana pinjaman.
“Kami meminta Pemkab menahan semua pembangunan di dalam kota. Drainase di Jalan Panglima Sudirman tidak masalah karena sering banjir. Tapi alun-alun, hutan kota, dan Pasar Pon sebaiknya kita tunda dulu,” tegas Mugianto.
Mugianto menambahkan bahwa kondisi jalan rusak di berbagai kecamatan membutuhkan penanganan segera. Karena itu, ia meminta Pemkab mengalihkan dana pinjaman ke infrastruktur dasar yang langsung dirasakan warga.
“Kita harus memprioritaskan jalan yang rusak parah. Itu kebutuhan utama. Jangan sampai dana pinjaman justru habis untuk proyek yang belum memberikan manfaat luas bagi masyarakat,” ujarnya.(CIA)
Views: 30
