TRENGGALEK, bioztv.id — Proses pembebasan lahan untuk pembangunan Bendungan Bagong memasuki tahap krusial di penghujung 2025. Meskipun progres mencapai 95,05 persen, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kini mengejar penyelesaian sejumlah bidang bermasalah sebelum tahun anggaran baru dimulai.
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Tanah Bendungan Bagong, Denny Bayu Prawesto, memastikan bahwa timnya terus memproses sisa lahan melalui berbagai jalur, mulai dari appraisal hingga penanganan oleh Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN).
“Sekarang progresnya sudah 95,05 persen, menyisakan 4,95 persen. Kami sudah memasukkan sebagian lahan ke LMAN, sebagian masih dalam proses appraisal, dan beberapa sedang memasuki tahap pengumuman danom,” kata Denny.
Fokus Kejar 42 Bidang yang Masih ‘Mentah’
Denny menjelaskan bahwa sisa 4,95 persen lahan mencakup sekitar 124 bidang. Dari jumlah tersebut, 42 bidang masih berada di tahap awal karena tim baru mengumumkan danom dan belum memperoleh hasil appraisal.
“Kami menargetkan 42 bidang itu selesai akhir Desember 2025. Bidang-bidang ini masih mentah karena baru memasuki pengumuman danom dan appraisalnya belum keluar untuk kami usulkan,” tegasnya.
Ia menyebut dua desa yang menjadi prioritas percepatan:
- Desa Sengon, Kecamatan Bendungan: 25 bidang
- Desa Sumurup: 17 bidang
“Kami menargetkan akhir bulan ini seluruh bidang sudah bisa masuk tahap musyawarah ganti rugi,” tambahnya.
Kendala Non-Teknis Hambat Akselerasi
Menurut Denny, tim lapangan sudah menyelesaikan hambatan teknis yang sebelumnya muncul. Namun, kendala non-teknis seperti status ahli waris dan kelengkapan dokumen kepemilikan masih memperlambat proses.
“Kami sudah melewati kendala teknis. Yang tersisa hanya persoalan ahli waris dan kepemilikan, dan ini memang kendala klasik di lapangan,” tuturnya.
Denny menegaskan bahwa pemerintah telah melunasi seluruh lahan yang masuk dalam capaian 95 persen dan tidak menyisakan masalah berarti.
Target Pembayaran Sisa Lahan hingga Awal 2026
Denny menjelaskan bahwa sekitar 30 bidang dari sisa lahan kini berada di LMAN. Jika proses pencairan berjalan mulus, pemerintah dapat membayar sebagian lahan sebelum akhir tahun.
Namun ia mengakui, sebagian pembayaran kemungkinan bergeser ke awal 2026.
“Sebagian dari 4 persen pembebasan lahan ini bisa kami bayar akhir Desember, dan sisanya mungkin melewati tahun. Target kami Januari sampai Februari 2026 semuanya selesai, insyaallah,” ujarnya optimistis.
Denny juga menyampaikan apresiasi kepada warga yang kooperatif dan merelakan tanah mereka demi pembangunan Bendungan Bagong sebagai infrastruktur strategis nasional di Trenggalek.
Dengan percepatan ini, pemerintah berharap pembangunan fisik bendungan bisa berjalan tanpa hambatan lahan sehingga target penyelesaian dapat segera tercapai. (CIA)
Views: 43
