TRENGGALEK, bioztv.id – Aksi demo ratusan siswa SMAN 1 Kampak, Kabupaten Trenggalek, mulai berbuntut panjang. Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Deni Wicaksono, mendadak turun langsung ke sekolah.
Kedatangannya pada Rabu (27/8/2025) tidak terencana. Deni mengaku bergerak setelah menerima video serta laporan unjuk rasa pelajar yang menuntut transparansi dana sekolah, iuran wajib, hingga dugaan penahanan rekening Program Indonesia Pintar (PIP).
“Ini sesuatu yang memprihatinkan, karena tugas adik-adik itu belajar. Tapi proses belajar mereka justru terganggu oleh masalah seperti ini. Kebetulan juga hari ini ada pertemuan orang tua siswa dengan pihak sekolah,” ujar Deni di sela dialognya.
DPRD Soroti Iuran Wajib dan Penahanan ATM Siswa
Dalam dialog dengan pihak sekolah, guru, dan perwakilan siswa, Deni menyebut telah mengidentifikasi sejumlah masalah yang menjadi sorotan utama. Menurutnya, ada dua jenis iuran yang memberatkan sebagian siswa dan orang tua. Pertama, iuran peningkatan mutu pendidikan sebesar Rp65 ribu. Kedua, iuran “amal jariyah” dengan nominal minimal Rp500 ribu.
Yang lebih disoroti lagi, pembayaran itu tidak disertai kuitansi atau tanda bukti resmi.
“Ketika adik-adik rutin membayar, yang jadi pertanyaan: kenapa tidak ada kuitansi, tidak ada bukti siapa yang sudah membayar dan siapa yang belum. Penggunaan dana pun tidak jelas. Ini yang akan kami telusuri,” tegas Deni.
Ia menambahkan, komite memang diperbolehkan menarik sumbangan. Namun, sumbangan itu tidak boleh bersifat wajib dan harus memiliki mekanisme pertanggungjawaban yang jelas.
Selain iuran, DPRD Jatim juga menyoroti dugaan pelanggaran terkait Program Indonesia Pintar (PIP). Deni menyebut belum menemukan bukti pemotongan langsung. Namun, ia menilai hak siswa melalui PIP kerap sekolah arahkan untuk menutup iuran.
Lebih ironis lagi, pihak sekolah dituding menahan buku tabungan dan kartu ATM Kartu Indonesia Pintar (KIP) milik siswa. Padahal, kartu tersebut seharusnya penerima manfaat pegang langsung.
“Baru minggu lalu buku tabungan, ATM, dan PIN dibagikan ke siswa. Padahal program PIP sudah lama berjalan. Kenapa baru mereka bagikan setelah kasus ini ramai? Ini yang akan jadi pembahasan serius,” ungkapnya.
Bisa Jadi Fenomena Gunung Es
Deni menduga persoalan yang mencuat di SMAN 1 Kampak hanyalah puncak dari masalah serupa di sekolah lain di Jawa Timur. Karena itu, DPRD berkomitmen menindaklanjuti laporan siswa, menelusuri aliran dana, serta memastikan transparansi di setiap sekolah.
“Jangan sampai ada siswa yang merasa terbebani atau bahkan dikucilkan hanya karena tidak bisa membayar,” tegas Deni.
Meskipun aksi demo berlangsung panas, Deni memastikan hubungan antara siswa dan guru di SMAN 1 Kampak tetap kondusif. DPRD bersama Dinas Pendidikan akan fokus menuntaskan masalah pengelolaan dana, agar kasus ini tidak mengganggu kualitas pendidikan.(CIA)
Views: 77
