TRENGGALEK, bioztv.id – Warga Trenggalek menyambut rencana pembukaan Sekolah Rakyat pada Agustus 2025 dengan antusias. Banyak dari mereka berharap bisa ikut serta sebagai tenaga pengajar. Namun, keinginan itu terbentur kendala: proses rekrutmen sepenuhnya menjadi wewenang pemerintah pusat.
Plt Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Kabupaten Trenggalek, Christina Ambarwati, menanggapi langsung pertanyaan warga yang ingin mendaftar.
“Pemkab maupun Dinas Sosial tidak berwenang merekrut guru atau tenaga pendukung lainnya. Pemerintah pusat yang mengatur seluruh prosesnya,” jelas Tina, sapaan akrabnya.
Rekrutmen Diatur Pusat, Tapi Putra Daerah Tetap Berpeluang
Meski pusat memegang kendali, Tina memastikan putra daerah tetap punya peluang besar. Pemerintah pusat bahkan menyarankan agar calon guru berasal dari Trenggalek, terutama lulusan PPG.
“Pusat mendorong agar guru PPG asal Trenggalek ikut mendaftar. Tapi tetap harus memenuhi syarat, misalnya fresh graduate dan punya skor TOEFL minimal 450,” terangnya.
Menurut Tina, Sekolah Rakyat mengusung konsep modern dan berbasis teknologi. Karena itu, tenaga pendidik harus melek digital, adaptif, dan memiliki kompetensi nasional.
Sekolah Rakyat Tak Sekadar Pendidikan
Program ini tak hanya bertujuan mencerdaskan anak bangsa, tetapi juga menggeliatkan ekonomi lokal. Dalam rapat bersama Kementerian Sosial, pemerintah pusat menargetkan program ini menciptakan efek berantai (multiplier effect).
“Tahun depan, Sekolah Rakyat ditargetkan menampung 1.000 peserta. Ini bisa memutar ekonomi dan membuka peluang kerja di sekitar lokasi sekolah,” ujar Tina.
Trenggalek sendiri masih kekurangan guru ASN dan PPPK. Kondisi ini membuat Pemkab tidak bisa menarik tenaga pendidik dari sekolah negeri yang sudah ada.
“Stok guru kita terbatas, jadi kita tidak bisa ambil dari sekolah-sekolah negeri. Kita butuh tenaga baru yang sesuai kebutuhan Sekolah Rakyat,” pungkas Tina.(CIA)
Views: 160
