TRENGGALEK, bioztv.id – Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Trenggalek kecewa terhadap tanggapan sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Trenggalek, Joko WIdodo. Yakni terkait tuntutan GMNI saat aksi demo penolakan program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). GMNI menilai Tapera sebagai tambahan penderitaan rakyat.
Ketua GMNI Trenggalek, Mochamad Sodiq Fauzi, mengungkapkan bahwa pihaknya tidak puas dengan jawaban Dinas PUPR yang terkesan lempar tanggung jawab.
“Kami mengetahui bahwa Menteri PUPR, Pak Basuki, adalah Ketua Komite Tapera. Tapi tadi jawaban Dinas PUPR Trenggalek seakan-akan mereka menghindar dengan alasan ini bukan tanggung jawabnya, itu tanggung jawab Dinas PKPLH,” jelas Sodiq.
Merespons hal ini, GMNI Trenggalek berencana untuk menggelar audiensi dengan DPRD Trenggalek. Mereka berencana memanggil Dinas PUPR, Bakeuda, Sekda dan juga PKPLH.
“Langkah selanjutnya mungkin kita akan melakukan audiensi ke DPRD,” tegas Sodiq.
Sodiq menambahkan bahwa pihaknya ingin mengetahui ke mana dana anggaran perumahan yang sebelumnya dikelola dan bagaimana perkembangan pengelolaannya saat ini.
“Nanti kan yang mengelola terkait dana itu kan Bakeuda, kita akan tanyakan ke Bakeuda,” ujarnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, Puluhan anggota Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Trenggalek menggelar unjuk rasa di halaman kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Trenggalek, Kamis (13/6/2024). Puluhan masa GMNI menyuarakan penolakan mereka terhadap program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang hingga saat ini dinilai kontroversi.
Orator aksi dari GMNI Trenggalek, Mamik Wahyuningtyas mengatakan, GMNI Trenggalek menolakan keras terhadap PP Tapera. GMNI juga meminta agar pemerintah memberikan subsidi perumahan bagi buruh. Selanjutnya, GMNI Trenggalek juga menolak PP Nomor 21 tahun 2024 tentang perubahan atas PP nomor 25 tahun 2020 tentang penyelenggaraan Tapera.
“Keberadaan Tapera justru memberatkan buruh,” ujar Mamik.
Selain itu massa GMNI juga menuntut agar pemerintah, wajib memberikan jaminan terhadap hilangnya tabungan buruh atau peserta Tapera, akibat korupsi di dalam tubuh lembaga pengelola atau penjamin.
“Menurut kami, Tapera bukan tabungan Perumahan Rakyat, tapi tambahan penderitaan rakyat,” tegas Mamik.
Meski demikian, sejumlah masa aksi GMNI Trenggalek, menyatakan ketidakpuasannya terhadap tanggapan dari Dinas PUPR terkait Tapera. Masa menilai tanggapan pihak dinas pekerjana umum dan penatan ruang (PUPR) Trenggalek terkesan melempar tanggung jawab.
“Mereka kesannya seperti melempar tanggung jawab, padahal antara dinas PUPR dan PKPLH saling bersangkutan dan berkaitan. Karena terkait tata ruang, tanah, perumahan kan juga ada kaitannya,” ungkap Mamik.
Menanggapi aksi tersebut, Sekretaris Dinas PUPR Trenggalek, Joko Widodo, mengapresiasi kepedulian GMNI Trenggalek terhadap isu Tapera. Namun, ia menjelaskan bahwa pihaknya belum menerima sosialisasi atau petunjuk resmi terkait program tersebut.
“Tapera ini memang masih menjadi polemik di pusat. Jadi kapan mau dilaksanakan itu juga belum ada titik temu,” jelas Jokowi.
Kekecewaan GMNI Trenggalek ini menunjukkan bahwa masih banyak pertanyaan dan keraguan terkait program Tapera di masyarakat. Pemerintah diharapkan dapat memberikan sosialisasi yang lebih jelas dan komprehensif serta mendengarkan aspirasi masyarakat sebelum program ini diberlakukan secara penuh.(CIA)
Views: 1
