TRENGGALEK, bioztv.id – DPRD Kabupaten Trenggalek langsung merespons berbagai persoalan krusial di dunia pendidikan yang disuarakan mahasiswa Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Trenggalek. Salah satu temuan yang menyita perhatian legislatif ialah puluhan sekolah di Trenggalek yang hingga kini belum memiliki kepala sekolah definitif.
Belasan aktivis DPC GMNI Trenggalek mengangkat persoalan tersebut saat menggelar aksi damai di depan Kantor DPRD Trenggalek, Rabu (13/5/2026). Massa membawa berbagai tuntutan, mulai dari perbaikan fasilitas sekolah, pemberantasan pungutan liar (pungli), penanganan bullying, hingga jaminan kesejahteraan tenaga pendidik.
Wakil Ketua DPRD Trenggalek, Arik Sriwahyuni, mengaku terkejut setelah menerima laporan terkait banyaknya jabatan kepala sekolah yang kosong.
“Saya baru tahu hari ini kalau memang ada sekolah yang tidak mempunyai kepala sekolah. Ada apa? Harusnya posisi itu menjadi kebanggaan sekaligus amanah. Kita harus mengusut kenapa sampai terjadi kekosongan,” tegas Arik usai menemui massa aksi.
DPRD Siap Kawal Aspirasi Mahasiswa
Arik menegaskan bahwa persoalan pendidikan tidak boleh dianggap sepele karena berkaitan langsung dengan kualitas generasi masa depan Trenggalek. Ia memastikan DPRD akan mengawal berbagai tuntutan mahasiswa.
“Intinya, adik-adik GMNI menyampaikan beberapa tuntutan untuk segera kita selesaikan. Insyaallah, 45 anggota DPRD berdiri bersama mahasiswa,” ujarnya.
Selain menyoroti kekosongan jabatan kepala sekolah, DPRD juga menemukan ketimpangan jumlah siswa di sejumlah Sekolah Dasar (SD). Arik mengungkapkan ada sekolah yang jumlah gurunya justru lebih banyak dibanding jumlah muridnya.
Menurutnya, kondisi tersebut tidak efektif dan berpotensi membebani anggaran daerah. Karena itu, DPRD mendorong opsi regrouping atau penggabungan sekolah.
“Jika memang tidak memungkinkan berdiri sendiri, lebih baik regrouping (penggabungan sekolah). Asalkan tetap sesuai aturan, seperti mempertimbangkan jarak sekolah dan jumlah murid, daripada mubazir tanpa siswa,” jelas Arik.
GMNI Desak Pendidikan Tak Sekadar Seremonial
Ketua DPC GMNI Trenggalek, Rian Firmansyah, menilai pemerintah pusat maupun daerah masih menyimpan banyak pekerjaan rumah di sektor pendidikan. Ia juga meminta pemerintah membuka ruang transparansi dalam pembahasan RUU Sistem Pendidikan Nasional.
“Kami rasa masih banyak sekali PR pendidikan, baik untuk Kabupaten Trenggalek maupun Indonesia secara umum,” kata Rian.
GMNI juga mengkritik pola pendampingan sosial di sekolah yang mereka nilai hanya bersifat seremonial. Mereka mendesak pemerintah menghadirkan program pendampingan yang benar-benar menyentuh kebutuhan siswa dari jenjang SD hingga SMA.
DPRD dan GMNI Jadwalkan Pertemuan Lanjutan
Sebagai tindak lanjut, DPRD Trenggalek dan GMNI sepakat menggelar pertemuan lanjutan pada pekan depan. Forum tersebut akan menghadirkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk membahas persoalan pendidikan secara teknis dan menyeluruh.
DPRD berharap kolaborasi tersebut menjadi langkah awal evaluasi besar-besaran terhadap sistem pendidikan di Trenggalek agar seluruh sekolah memperoleh perhatian serius dan layanan pendidikan yang layak.(CIA)
Views: 7
