TRENGGALEK, bioztv.id – Pelaku usaha kecil, komunitas montir bengkel, hingga perangkat desa berbondong-bondong memanfaatkan Hari Fraksi PKB ke-10. Mereka jadikan momen ini sebagai panggung untuk menyampaikan berbagai persoalan yang mereka hadapi sehari-hari. Menariknya, para anggota dewan tidak hanya menjadikan rentetan aspirasi itu sebagai bahan diskusi, tetapi juga langsung menindaklanjutinya dengan langkah konkret di lokasi acara.
Melalui forum serap aspirasi yang DPC PKB Trenggalek inisiasi tersebut, para peserta membedah berbagai persoalan, mulai dari legalitas usaha, pemasaran produk yang mandek, sulitnya akses permodalan, hingga ketimpangan pembangunan infrastruktur desa.
Ketua DPC PKB Trenggalek, Sukarodin, menegaskan bahwa partainya memang merancang Hari Fraksi sebagai wadah khusus agar masyarakat dapat menyampaikan persoalan secara langsung kepada wakil rakyat tanpa harus melewati birokrasi yang berbelit.
“Hari ini DPC PKB Trenggalek menggelar Hari Fraksi yang ke-10. Kami menerima kedatangan para pelaku UMKM, komunitas pemilik bengkel, hingga perangkat desa yang ingin mengadukan persoalan mereka masing-masing,” ungkap Sukarodin, Jumat (3/7/2026).
Dorong Pengrajin Kulit Bentuk Kelompok Berbadan Hukum
Salah satu aspirasi yang mencuri perhatian datang dari pelaku industri kerajinan kulit lokal yang memproduksi dompet, sabuk, hingga tas berbahan kulit sapi asli.
Sukarodin menilai para perajin telah menghasilkan produk berkualitas dengan harga yang sangat kompetitif. Mereka bahkan mampu menjual dompet kulit asli buatan tangan dengan harga sekitar Rp50 ribu.
Namun, ia melihat persoalan utama para perajin bukan terletak pada kualitas produk, melainkan belum adanya organisasi resmi yang menaungi mereka.
Setelah berdialog langsung, Sukarodin menemukan sekitar 20 perajin kulit yang masih menjalankan usahanya secara mandiri di berbagai wilayah Trenggalek. Karena itu, PKB langsung mendorong mereka membentuk kelompok usaha bersama agar lebih mudah mengurus legalitas.
“Kami meminta mereka segera membentuk kelompok resmi. Tadi mereka sudah sepakat mendaftarkan nama kelompok ke Kementerian Hukum dan HAM agar memperoleh badan hukum. Dengan begitu, pemerintah akan lebih mudah menyalurkan program pembinaan maupun bantuan modal,” jelas Sukarodin.
PKB Ajak Komunitas Bengkel Panggul Bersatu
Aspirasi serupa juga datang dari para pemilik bengkel sepeda motor di wilayah pesisir Kecamatan Panggul.
Sukarodin melihat potensi usaha bengkel di kawasan tersebut cukup besar. Namun, para montir dan pemilik bengkel selama ini masih berjalan sendiri-sendiri tanpa organisasi yang menaungi mereka.
Melihat kondisi itu, PKB mengajak para pelaku usaha bengkel segera membentuk komunitas resmi. Melalui wadah tersebut, mereka akan lebih mudah mengikuti pelatihan mekanik modern maupun program pemberdayaan ekonomi dari pemerintah daerah.
“Komunitas bengkel di sana ternyata sangat banyak. Kami meminta mereka membentuk kelompok resmi agar bisa saling berkoordinasi dan lebih mudah mengakses program pembinaan terpadu,” katanya.
Keluhkan Jalan Rusak, Dana Desa Tak Cukup
Di sisi lain, perangkat Desa Jombok, Kecamatan Pule, memaparkan kondisi infrastruktur di wilayahnya yang masih memprihatinkan.
Desa Jombok memiliki 79 Rukun Tetangga (RT) dengan wilayah yang sangat luas. Akibatnya, panjang ruas jalan desa jauh melampaui kemampuan Dana Desa (DD) untuk membiayai pembangunan aspal secara mandiri. Keterbatasan anggaran itu membuat pembangunan jalan berjalan sangat lambat.
“Desa Jombok memiliki wilayah yang sangat luas. Anggaran pendapatan desa tidak akan pernah cukup untuk membangun seluruh ruas jalan. Karena itu, mereka sangat membutuhkan dukungan kebijakan dan tambahan anggaran dari pemerintah kabupaten,” ujar Sukarodin.
Dorong UMKM Kuasai Pemasaran Digital
Anggota Fraksi PKB DPRD Trenggalek, Samsul Anam, turut memetakan persoalan yang membelit pelaku UMKM. Menurutnya, masalah utama bukan hanya keterbatasan modal, tetapi juga lemahnya strategi pemasaran.
Ia menyayangkan masih banyak pelaku usaha yang mengandalkan penjualan secara konvensional sehingga kesulitan memperluas pasar hingga ke luar daerah.
Karena itu, Fraksi PKB mendorong pemerintah daerah memperbanyak pelatihan pemasaran digital (digital marketing) agar produk unggulan Trenggalek mampu bersaing di pasar e-commerce.
“Pelaku usaha jangan hanya mengandalkan penjualan secara manual. Mereka harus mengemas produk agar tampil lebih menarik dan mulai merambah pasar digital. Kami di dewan akan terus mengawal agar pemerintah daerah memperbanyak pelatihan digital bagi UMKM,” tegas Samsul Anam.
Hubungkan UMKM dengan BPR Jwalita
Anggota Fraksi PKB DPRD Trenggalek, Gunawan, menyatakan komitmennya untuk membantu pelaku UMKM membuka akses pembiayaan.
Ia menilai BPR Jwalita sebagai bank milik Pemerintah Kabupaten Trenggalek harus mengambil peran lebih besar dalam menyediakan kredit yang terjangkau bagi pelaku usaha mikro.
Selain itu, Fraksi PKB juga akan berkoordinasi dengan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan (Diskomidag) guna menyelaraskan program pelatihan dan kurasi produk.
“Untuk urusan modal, kami akan berkomunikasi langsung dengan manajemen BPR Jwalita. Sedangkan untuk pelatihan dan perluasan pasar, kami akan berkoordinasi dengan Diskomidag agar instansi tersebut memberikan pendampingan secara intensif,” kata Gunawan.
PKB Berkomitmen Mengawal Aspirasi Hingga Tuntas
Hari Fraksi PKB kali ini menunjukkan bahwa masyarakat lebih banyak menyampaikan persoalan yang menyentuh kebutuhan sehari-hari, mulai dari legalitas kelompok usaha, pemasaran digital, akses permodalan, hingga pembangunan jalan desa.
Kini tantangan berikutnya berada di tangan para legislator PKB. Mereka harus mengawal seluruh solusi yang muncul dalam forum tersebut hingga benar-benar terwujud melalui kebijakan pemerintah daerah. Dengan begitu, Hari Fraksi tidak hanya menjadi ruang menyampaikan keluhan, tetapi juga melahirkan solusi nyata bagi masyarakat.(CIA)
Views: 3
