Diserbu 133 Peminat, Sekolah Rakyat Trenggalek Jadi Harapan Baru Anak Keluarga Miskin

oleh
oleh

TRENGGALEK, bioztv.id Program Sekolah Rakyat di Kabupaten Trenggalek mulai menjadi magnet baru bagi keluarga prasejahtera. Hingga 25 Mei 2026, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos PPPA) Trenggalek mencatat sedikitnya 133 anak menyatakan minat mengikuti pendidikan gratis berbasis asrama tersebut.

Tim lapangan memprediksi jumlah peminat terus bertambah karena proses penjangkauan sosial dan pendataan masih berlangsung di berbagai wilayah Trenggalek.

Pada tahun ajaran 2026-2027, Pemerintah Kabupaten Trenggalek berhasil mengamankan kuota 270 siswa. Pemkab membagi kuota tersebut ke dalam sembilan rombongan belajar (rombel) untuk jenjang SD, SMP, hingga SMA.

Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinsos PPPA Trenggalek, Soelung Prasetyo Raharjeng Sidjoe, menjelaskan bahwa setiap jenjang pendidikan memperoleh tiga rombel dengan kapasitas 30 siswa per kelas.

“Kabupaten Trenggalek mendapatkan jatah 270 siswa untuk tahun ajaran 2026-2027 yang terbagi menjadi sembilan rombel. Masing-masing rombel menampung 30 anak, dengan rincian kuota SD 90 anak, SMP 90 anak, dan SMA 90 anak,” ujar Soelung.

Prioritaskan Anak Miskin Ekstrem Lewat Sistem Tertutup

Berbeda dengan sekolah reguler yang membuka pendaftaran umum, Sekolah Rakyat di Trenggalek menerapkan sistem penjangkauan tertutup. Pemerintah sengaja menerapkan pola tersebut untuk memprioritaskan anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem kategori desil 1 dan desil 2.

Tim pemetaan sebelumnya mengantongi data awal (prelist) dari kementerian yang mencakup sekitar 26.115 anak di Trenggalek. Namun, keterbatasan kuota memaksa dinas melakukan seleksi ketat.

“Kami memprioritaskan penjangkauan ini untuk calon siswa yang berada pada desil 1 dan 2 berdasarkan data prelist resmi dari kementerian,” jelas Soelung.

Untuk memastikan data tetap akurat, Dinsos menggandeng pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) serta Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) guna menjalankan proses cleansing atau pembersihan data.

“Kuota yang tersedia hanya untuk 270 siswa, sehingga kami tidak mungkin meloloskan seluruh anak dalam daftar. Karena itu, kami harus melakukan cleansing data terlebih dahulu,” imbuhnya.

Buka Kesempatan untuk Anak Terlantar dan Korban Kekerasan

Sekolah Rakyat Trenggalek juga membuka peluang bagi anak-anak dengan kondisi sosial khusus. Pemerintah memberi kesempatan kepada anak korban kekerasan, anak terlantar, hingga anak dari keluarga miskin yang belum masuk data resmi pemerintah.

“Kami juga membuka kesempatan bagi anak korban kekerasan, anak terlantar yang tidak ketahuan orang tuanya, atau anak yang secara riil sangat miskin namun belum masuk dalam daftar desil satu dan dua,” terang Soelung.

Menurut Soelung, petugas masih bisa mengubah status desil calon siswa sebelum mereka resmi masuk Sekolah Rakyat.

“Sesuai panduan dari kementerian, petugas bisa mengeksekusi perubahan status desil sebelum anak resmi masuk ke Sekolah Rakyat,” ujarnya.

Persetujuan Orang Tua Jadi Syarat Utama

Meski pemerintah menyediakan fasilitas pendidikan gratis berbasis asrama, Dinsos tetap menempatkan persetujuan orang tua atau wali sebagai syarat utama.

Petugas lapangan tidak boleh memindahkan anak tanpa izin resmi dari keluarga.

“Kami melarang keras pencabutan hak pengasuhan anak dari orang tua secara paksa. Pihak sekolah baru bisa memproses pendaftaran apabila orang tua sudah memberikan izin dan si anak sendiri menyatakan bersedia,” tegas Soelung.

Untuk memperkuat sosialisasi program, Dinsos PPPA Trenggalek menggandeng tokoh masyarakat, tokoh agama, serta perangkat desa. Mereka membantu pemerintah membangun kepercayaan masyarakat terhadap program sekolah berbasis asrama tersebut.

“Kami mengoptimalkan peran tokoh masyarakat untuk meyakinkan para orang tua. Kami ingin mereka memahami bahwa Sekolah Rakyat hadir sebagai solusi konkret agar anak-anak dari keluarga kurang mampu tetap bisa memperoleh pendidikan yang layak dan bermutu,” pungkasnya.

Pemkab Trenggalek menjadikan Sekolah Rakyat sebagai salah satu strategi utama memutus rantai kemiskinan antargenerasi. Melalui fasilitas asrama penuh, kebutuhan hidup gratis, dan pendidikan tanpa biaya, pemerintah berharap anak-anak Trenggalek memiliki masa depan yang lebih cerah.(CIA)

Views: 10