TRENGGALEK, bioztv.id – Pemerintah Kabupaten Trenggalek terus berpacu dengan waktu menjelang penutupan penerimaan peserta didik baru Sekolah Rakyat (SR) 2026. Hingga akhir Juni, panitia daerah belum memenuhi kuota siswa untuk jenjang SD dan SMA. Kondisi ini berbeda dengan jenjang SMP yang justru menarik peminat melebihi kapasitas awal.
Untuk menutup kekurangan tersebut, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos PPPA) Trenggalek kembali mengerahkan tim pendamping sosial ke lapangan. Mereka aktif menjangkau anak-anak dari keluarga kurang mampu yang berhak mengikuti program pendidikan gratis tersebut.
Kepala Dinsos PPPA Trenggalek, Habib Solehudin, mengatakan pihaknya baru saja menyelesaikan rapat koordinasi finalisasi data calon peserta didik. Melalui rapat tersebut, Dinsos memastikan seluruh calon siswa menentukan pilihan antara sekolah umum dan Sekolah Rakyat.
“Hari ini kami memastikan anak-anak yang memilih jenjang SD, SMP, maupun SMA sudah memiliki kepastian. Anak-anak yang sebelumnya masih menunggu kini sudah menentukan pilihan, apakah tetap bersekolah di sekolah umum atau bergabung dengan Sekolah Rakyat,” ujar Habib Solehudin.
Meski demikian, Dinsos masih harus mencari tambahan siswa agar seluruh rombongan belajar (rombel) memenuhi kuota minimal yang pemerintah pusat tetapkan.
Kuota SD dan SMA Masih Belum Penuh
Berdasarkan rekapitulasi sementara, panitia masih membutuhkan tambahan peserta didik pada jenjang SD dan SMA.
Pada tingkat SD, panitia baru menghimpun 26 calon siswa dari target 30 siswa dalam satu rombel. Artinya, Dinsos masih membutuhkan empat siswa lagi.
Sementara itu, pada jenjang SMA, panitia baru menerima 84 pendaftar dari total kuota 90 kursi. Dengan demikian, mereka masih harus mencari enam siswa tambahan.
“Jenjang SD masih membutuhkan empat anak, sedangkan jenjang SMA masih kekurangan enam siswa untuk memenuhi kuota yang tersedia,” jelas Habib.
Sebaliknya, jenjang SMP justru menarik minat masyarakat dalam jumlah besar. Banyaknya pendaftar membuat pemerintah pusat menambah satu rombel untuk Trenggalek.
“Animo masyarakat pada jenjang SMP sangat tinggi hingga melampaui kuota awal. Pemerintah akhirnya menambah kapasitas menjadi empat rombel. Meski demikian, kami masih membutuhkan sekitar lima siswa lagi untuk mengisi kapasitas rombel tambahan tersebut,” katanya.
Dinsos Turunkan Pendamping Sosial ke Desa-desa
Untuk mengejar kekurangan kuota, Dinsos PPPA menginstruksikan para pendamping sosial agar kembali menyisir desa-desa hingga akhir Juni 2026.
Tim lapangan mendata ulang keluarga yang memenuhi syarat penerima manfaat, terutama anak putus sekolah maupun lulusan baru yang belum masuk dalam sistem pendaftaran pendidikan mana pun.
“Teman-teman pendamping sosial akan terus bergerak sampai akhir Juni. Kami menargetkan seluruh rombel yang masih kosong bisa terisi penuh,” kata Habib.
Khusus pada jenjang SD, Dinsos masih melihat peluang besar untuk menambah jumlah siswa. Tim lapangan menemukan beberapa anak yang sebelumnya gagal masuk sistem karena terkendala batas usia minimum saat proses pendaftaran.
“Kami menemukan beberapa anak yang belum bisa masuk aplikasi karena usia mereka kurang satu atau dua bulan dari ketentuan yang berlaku. Saat ini kami sedang mencari solusi agar mereka tetap bisa mengikuti program ini,” ujarnya.
Dinsos Sinkronkan Data untuk Cegah Pendaftaran Ganda
Selain mengejar kuota, Dinsos juga mempercepat sinkronisasi data calon siswa. Langkah ini bertujuan untuk memastikan setiap anak memperoleh kepastian tempat belajar sebelum tahun ajaran baru dimulai.
Tim verifikasi menemukan sejumlah kasus di mana calon siswa mendaftar di sekolah umum sekaligus mendaftar ke Sekolah Rakyat sebagai cadangan.
Karena itu, Dinsos mempercepat proses validasi agar tidak ada anak yang kehilangan hak pendidikan akibat data ganda.
“Hari ini kami harus memastikan seluruh data anak benar-benar jelas. Jangan sampai anak gagal masuk Sekolah Rakyat tetapi juga kehilangan kursi di sekolah umum karena persoalan administrasi,” tegas Habib.
Sekolah Rakyat Buka Peluang bagi Keluarga Rentan
Dinsos menegaskan bahwa Sekolah Rakyat tidak hanya menerima siswa dari keluarga yang masuk kategori desil 1 dan desil 2 dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Pemerintah daerah juga membuka peluang bagi anak-anak dari keluarga rentan lainnya yang benar-benar membutuhkan bantuan pendidikan berdasarkan hasil verifikasi lapangan. Namun, calon siswa wajib melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari pemerintah desa.
“Jika hasil verifikasi menunjukkan seorang anak memang layak menerima bantuan karena kondisi tertentu, kami tetap akan menerima yang bersangkutan. Syaratnya, mereka harus membawa surat keterangan miskin dari desa,” jelasnya.
Habib mengakui cukup banyak keluarga yang mendaftar melalui jalur khusus tersebut. Saat ini tim administrasi masih melakukan verifikasi dan rekapitulasi berkas.
Jadi Harapan Baru Anak dari Keluarga Kurang Mampu
Program Sekolah Rakyat yang pemerintah pusat gagas bertujuan memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan berasrama dan pembiayaan penuh oleh negara. Karena itu, pemenuhan kuota rombongan belajar menjadi langkah penting agar lebih banyak anak dari keluarga rentan memperoleh akses pendidikan yang layak.
Dengan waktu yang tersisa hingga akhir Juni, Dinsos PPPA Trenggalek optimistis dapat memenuhi seluruh kuota yang masih kosong pada jenjang SD maupun SMA.
“Kami akan terus bergerak di lapangan. Harapan kami, seluruh kuota terisi penuh dan tidak ada satu pun anak di Trenggalek yang kehilangan kesempatan untuk bersekolah,” pungkas Habib.(CIA)
Views: 8
