TRENGGALEK, bioztv.id – Anggota DPRD Kabupaten Trenggalek dari Daerah Pemilihan (Dapil) IV memberikan perhatian serius terhadap arah pembangunan wilayah pesisir. Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Watulimo, para wakil rakyat mendorong pemerintah daerah menyusun RKPD 2027 sebagai dokumen solusi, bukan sekadar daftar keinginan, di tengah kondisi fiskal daerah yang kian menekan.
Anggota DPRD Trenggalek Dapil IV, Murkam, menegaskan bahwa Musrenbang memegang peran strategis sebagai ruang partisipasi publik. Ia meminta pemerintah daerah tidak hanya mencatat usulan warga, tetapi juga mengawal aspirasi tersebut hingga masuk dalam program prioritas pembangunan.
“Kami menjadikan Musrenbang sebagai pintu utama untuk menyerap denyut nadi aspirasi masyarakat Watulimo. Kami berharap pemerintah mengawal usulan ini secara ketat agar benar-benar menjadi prioritas, bukan sekadar formalitas,” tegas Murkam di sela kegiatan.
Bangun Watulimo dengan Kekuatan Komunitas
Musrenbang Kecamatan Watulimo tahun 2026 untuk tahun anggaran 2027 mengusung tema besar “Penguatan Komunitas dan Lintas Sektor dalam Rangka Mewujudkan Kota Atraktif”. Melalui tema ini, pemerintah daerah mendorong kolaborasi aktif antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat untuk meningkatkan daya tarik ekonomi dan lingkungan wilayah pesisir.
Murkam menilai Watulimo menyimpan potensi besar di sektor pariwisata, perikanan, dan UMKM. Ia menekankan bahwa pendekatan pembangunan berbasis komunitas akan mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah jika seluruh pihak membangun sinergi secara nyata.
“Potensi kita sangat besar. Namun tanpa sinergi dan penguatan komunitas lokal, pertumbuhan ekonomi tidak akan bergerak maksimal,” ujarnya.
Tiga Fokus Utama Pembangunan 2027
Pemerintah Kabupaten Trenggalek telah menetapkan tiga fokus utama pembangunan tahun 2027 yang akan menjadi acuan dalam penyusunan program:
- Infrastruktur Publik: Pemerintah melibatkan partisipasi masyarakat untuk mewujudkan kota yang lebih atraktif dan inklusif.
- Ekonomi Kreatif: Pemerintah memperkuat kewirausahaan berbasis komunitas lokal.
- Tata Kelola Hijau: Pemerintah mendorong transformasi pemerintahan yang berorientasi pada ekologi dan pemanfaatan data.
Pemerintah daerah memastikan seluruh usulan Musrenbang sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) agar arah pembangunan tetap konsisten, terukur, dan berkelanjutan.
Kreatif Menghadapi Tekanan Fiskal
Murkam secara terbuka mengakui keterbatasan fiskal sebagai tantangan utama pembangunan daerah saat ini. Kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat memaksa daerah beradaptasi dan mencari terobosan baru.
Namun, Murkam justru melihat kondisi tersebut sebagai momentum untuk berinovasi. Ia mendorong pemerintah daerah mengurangi ketergantungan pada APBD dan mulai mengoptimalkan sumber pendanaan alternatif.
“Karena fiskal terbatas, pembangunan tidak boleh kaku hanya mengandalkan APBD. Pemerintah harus kreatif menggandeng dunia usaha melalui CSR, organisasi masyarakat, serta memaksimalkan peran aktif ASN,” tegasnya.
Melalui pendekatan ini, Murkam berharap Musrenbang menghasilkan perencanaan pembangunan yang lebih realistis, berdampak langsung bagi masyarakat, dan mampu menjawab kebutuhan warga hingga tingkat paling bawah. (CIA)
Views: 24
