TRENGGALEK, bioztv.id – Kekacauan pendataan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) kembali menghantam warga miskin di Kabupaten Trenggalek. Ribuan penerima Bantuan Iuran (PBI) tiba-tiba kehilangan status aktif Kartu Indonesia Sehat (KIS), sehingga mereka kehilangan akses layanan kesehatan saat paling membutuhkan.
Dinas Sosial mencatat sedikitnya 16.000 penerima PBI JKN mengalami penonaktifan pada periode Mei–Juni 2025. Hingga kini, pemerintah daerah belum menawarkan solusi cepat, sementara warga miskin dan lansia terus menanggung dampak kebijakan yang gagal diantisipasi.
DPRD Kritik Pemkab Trenggalek
Ketua Komisi IV DPRD Trenggalek, Sukarodin, menilai pemerintah daerah sebenarnya bisa mencegah persoalan ini jika mereka bergerak cepat melakukan verifikasi data dan menyiapkan jaring pengaman.
“Yang paling dirugikan adalah masyarakat miskin dan lansia. Mereka datang ke fasilitas kesehatan, tetapi kartu mereka nonaktif. Ini problem serius, dan anggaran untuk meng-cover mereka memang minim sekali,” tegas Sukarodin, Jumat (14/11/2025).
Ia menilai Pemkab terlalu bergantung pada anggaran pusat yang kini sudah berhenti. DPRD meminta pemerintah daerah segera mengambil langkah konkret, bukan sekadar menunggu arahan kementerian.
“Kami minta Dinas Kesehatan merelokasi anggaran supaya bisa menanggung warga terdampak. Pemkab harus menaikkan pendapatan, lalu mengalihkan ke sana. Jangan biarkan masyarakat miskin tidak terlayani,” desaknya.
Anggaran Kesehatan Warga Miskin Masih Tidak Menjadi Prioritas Daerah
Sukarodin menegaskan bahwa kesehatan warga miskin seharusnya berada pada posisi prioritas utama dalam APBD. Namun, ia melihat pemerintah daerah justru membiarkan sektor ini tetap bergantung pada keputusan pusat.
“Kalau tidak kita ampuh, kasihan sekali. Ini tanggung jawab bersama. Daerah harus lebih proaktif, jangan biarkan ribuan orang hidup tanpa jaminan kesehatan,” tegasnya.
Meski DPRD telah mendesak percepatan penanganan, Sukarodin mengakui pembahasan anggaran masih berjalan. Ia menilai penetapan kebutuhan harus melalui perhitungan yang benar-benar akurat.
“Prinsipnya, persoalan ini harus selesai. Soal kebutuhan anggaran, kami belum bisa menyebut angka. Bicara angka itu harus benar,” jelasnya.
Jika Pemkab tidak segera mengatasi kondisi darurat ini, ribuan warga Trenggalek berpotensi menghadapi risiko kesehatan lebih serius, sementara sistem jaminan sosial daerah semakin tampak tidak berpihak pada kelompok rentan.(CIA)
Views: 37
