TRENGGALEK, bioztv.id – Polemik dugaan penyalahgunaan dana dan pungutan liar di SMAN 1 Kampak, Kabupaten Trenggalek, semakin terungkap. Setelah ratusan siswa memprotes transparansi keuangan, kini giliran wali murid yang bersuara. Mereka mengaku rugi karena sekolah menerapkan sistem pembayaran tanpa transparansi dan tanpa kwitansi resmi.
Salah satu wali murid kelas XI, Bisri Marzuki, bahkan menceritakan pengalaman pahit. Anaknya harus membayar biaya seragam dua kali hanya karena pihak sekolah tidak mengakui pembayaran pertama. Saat itu, bendahara juga menolak memberikan kwitansi.
“Awalnya anak saya sudah membayar, tapi bendahara tidak memberi kwitansi. Saat pembagian kain seragam, pihak sekolah tidak memberikannya dan bilang anak saya belum membayar. Padahal sudah lunas,” ujar Bisri.
Karena sekolah menganggap anaknya belum membayar, Bisri akhirnya harus mengeluarkan uang lagi dengan nominal sama, yaitu Rp1.200.000. Aneh, saat pembayaran kedua sekolah justru memberikan kwitansi.
“Teman-teman anak saya juga banyak yang tidak mendapat kwitansi,” tambahnya.
Selain pembayaran seragam, Bisri menegaskan bahwa sekolah juga tidak pernah memberikan kwitansi untuk berbagai jenis pembayaran lain. Baik nominal puluhan ribu maupun jutaan, sekolah tetap tidak memberikan bukti resmi.
“Kemarin saya juga membayar Rp50.000 untuk kegiatan HUT RI, tapi sekolah tidak memberi kwitansi,” ungkapnya.
Sistem Pembayaran Tanpa Bukti Merugikan Wali Murid
Pengakuan Bisri Marzuki memperlihatkan pola masalah yang banyak siswa dan wali murid keluhkan. Sekolah yang tidak memberikan bukti pembayaran membuat posisi orang tua lemah hingga ada yang harus membayar berlipat ganda. Padahal, sekolah seharusnya memberikan tanda terima atau kwitansi resmi untuk setiap transaksi.
Ketidakadaan kwitansi juga membuka peluang penyalahgunaan dana. Situasi inilah yang mendorong ratusan siswa SMAN 1 Kampak menggelar aksi demonstrasi menuntut transparansi.
Meskipun anaknya menjadi korban pembayaran ganda, Bisri justru bangga melihat keberanian para siswa. Ia menilai aksi mereka bukan sekadar protes, tetapi dorongan untuk perubahan agar tata kelola sekolah lebih baik.
“Saya mendukung penuh anak-anak yang demo. Itu bagus, demi perubahan. Kalau tidak disuarakan, masalah ini akan terus berulang,” tegasnya.
Tata Kelola Keuangan Sekolah Disorot
Kasus pembayaran ganda hingga dugaan penyelewengan dana PIP di SMAN 1 Kampak memperlihatkan sekolah tidak transparan dalam mengelola keuangan. Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebelumnya sudah menegaskan bahwa segala bentuk iuran wajib dilarang, termasuk praktik sumbangan yang dipaksakan. Namun, kenyataan di lapangan justru menunjukkan praktik sebaliknya..(CIA)
Views: 114
