TRENGGALEK, bioztv.id – Persoalan Pilkades 2027, kerusakan pasar tradisional, nonaktifnya BPJS PBI atau KIS secara mendadak, hingga pendangkalan irigasi menjadi empat isu utama dalam kegiatan “Hari Fraksi” ke-3 DPC PKB Kabupaten Trenggalek, Jumat (15/5/2026).
Melalui program bertajuk Jumat Rakyat Dekat Tanpa Sekat, DPC PKB Trenggalek membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhan secara langsung kepada Fraksi Kebangkitan Bangsa (FKB) DPRD Trenggalek.
Ketua DPC PKB Trenggalek, Sukarodin, menegaskan bahwa pihaknya sengaja merancang kegiatan tersebut agar komunikasi antara wakil rakyat dan masyarakat tetap terbuka tanpa sekat birokrasi.
“Ini adalah Hari Fraksi yang ke-3. Kami mengusung konsep kedekatan tanpa sekat agar masyarakat bisa menyuarakan aspirasi mereka secara langsung kepada Fraksi Kebangkitan Bangsa,” ujar Sukarodin.
Warga Soroti Ketidakpastian Pilkades 2027
Dalam forum tersebut, warga paling banyak menyoroti kesiapan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak 2027. Mereka mempertanyakan sejauh mana pemerintah daerah menyiapkan regulasi dan tahapan pelaksanaannya.
Sukarodin mengungkapkan bahwa hingga kini pemerintah daerah belum menyerahkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pilkades ke DPRD Trenggalek.
“Masalahnya, pemerintah daerah belum mengirimkan Raperda tersebut ke meja DPRD. Informasinya, mereka masih menunggu Permendagri sebagai acuan utama sebelum menyusun aturan turunannya,” jelas Sukarodin.
PKB menilai pemerintah harus segera menyelesaikan persoalan regulasi tersebut agar tahapan Pilkades tidak molor dan pelaksanaan demokrasi desa tetap berjalan sesuai jadwal.
PKB Kawal Revitalisasi Pasar Kamulan
Selain membahas politik desa, warga juga mengeluhkan kondisi pasar tradisional yang semakin rusak, khususnya Pasar Kamulan. Para pedagang mendesak pemerintah segera merehabilitasi bangunan pasar yang sudah tidak layak digunakan.
Sukarodin mengaku Fraksi PKB sebenarnya telah mengusulkan perbaikan pasar tersebut. Namun, pemerintah belum memasukkan usulan itu ke dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).
“Pasar Kamulan memang membutuhkan rehabilitasi total karena kondisinya sudah tidak layak bagi pedagang. Fraksi PKB akan mengawal ketat agar revitalisasi ini masuk dalam perencanaan anggaran berikutnya,” tegasnya.
PKB Siap Dampingi Warga Soal BPJS PBI
Dalam kegiatan itu, sejumlah warga juga mengeluhkan kartu BPJS PBI atau KIS yang mendadak nonaktif saat hendak digunakan untuk berobat. Menanggapi persoalan tersebut, Fraksi PKB berjanji akan membantu warga kurang mampu mengaktifkan kembali jaminan kesehatan mereka.
“Kami akan membantu mengecek statusnya. Jika warga tersebut memang layak menerima bantuan, kami akan memfasilitasi agar BPJS PBI mereka aktif kembali,” kata Sukarodin.
Pendangkalan Irigasi Ganggu Sawah Warga
Keluhan lain datang dari warga Daerah Pemilihan (Dapil) 2 yang menyoroti pendangkalan saluran irigasi. Kondisi tersebut membuat distribusi air ke area persawahan tidak berjalan maksimal.
Sukarodin menyebut pemerintah sebenarnya sudah memasukkan usulan normalisasi irigasi tersebut ke dalam SIPD sehingga peluang penanganannya cukup besar.
“Saluran irigasi yang dangkal membuat aliran air tidak maksimal. Karena sudah masuk sistem (SIPD), insyaallah pemerintah akan segera menindaklanjutinya,” pungkasnya.(CIA)
Views: 11
