TRENGGALEK, bioztv.id – Polemik dugaan pungutan liar dan penyalahgunaan dana di SMAN 1 Kampak, Kabupaten Trenggalek, terus menjadi sorotan. Setelah ratusan siswa berani turun ke lapangan menyuarakan aspirasi, kini Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Trenggalek menegaskan akan ikut mengawal kasus tersebut. Salah satu yang mereka tekankan, jangan sampai ada intimidasi atau intervensi terhadap siswa yang melakukan aksi.
Ketua DPRD Trenggalek, Doding Rahmadi, menyampaikan bahwa meskipun kewenangan SMA berada di bawah Pemerintah Provinsi Jawa Timur, DPRD tetap merasa bertanggung jawab. Terlebih, kasus ini menyangkut hak demokrasi warga Trenggalek, khususnya para pelajar.
“Anak-anak sudah menyampaikan aspirasinya, dan kita wajib menjaga agar suara mereka tidak hilang di tengah jalan,” tegas Doding kepada wartawan.
Guru Diminta Netral dan Tidak Mengintimidasi Siswa
Lebih jauh, Doding menegaskan agar para guru di SMAN 1 Kampak tidak terseret dalam polemik yang sedang terjadi. Menurutnya, aksi yang siswa lakukan bukanlah masalah pembelajaran, melainkan persoalan struktur dan tata kelola sekolah. Doding memastikan akan terus mengawal kasus ini.
“Kami sudah berpesan kepada guru-guru, jangan sampai mengintimidasi siswa yang kemarin demo. Misalnya dengan menurunkan nilai, memberi catatan khusus, atau tekanan dalam bentuk lain. Itu tidak dibenarkan,” tambahnya.
DPRD juga mendorong siswa untuk kembali fokus pada pembelajaran, sementara persoalan dugaan pungutan dan penyalahgunaan dana akan terus mereka kawal hingga ada kejelasan.
Doding menilai keberanian siswa menyuarakan aspirasi patut kita hormati. Hal itu bukan sekadar bentuk perlawanan, melainkan upaya mendorong transparansi dan perubahan di lingkungan sekolah.
“Apa yang siswa suarakan ini tidak ada hubungannya dengan guru maupun proses belajar-mengajar. Jadi jelas, hubungan guru dengan siswa tetap baik. Yang harus diperbaiki adalah struktur pengelolaan sekolahnya,” tegasnya.
Pernyataan DPRD Trenggalek ini menjadi angin segar bagi siswa SMAN 1 Kampak yang sebelumnya khawatir akan mendapat tekanan usai aksi demo. Kasus ini sekaligus memperlihatkan pentingnya pengawasan publik agar tata kelola sekolah berjalan transparan, adil, dan tidak merugikan siswa maupun orang tua.(CIA)
Views: 75
