TRENGGALEK, bioztv.id – Warga Trenggalek kecewa berat karena Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tak menepati janjinya menyelesaikan sengketa 16 pulau antara Kabupaten Trenggalek dan Tulungagung. Padahal, pemerintah pusat sebelumnya berjanji menetapkan keputusan final pada awal Juli 2025.
Iqmal Eaby Mugy Mahawidya, Anggota Komisi I DPRD Trenggalek, menilai kelambanan Kemendagri menunjukkan ketidaktegasan. Ini bisa memicu masalah serius di lapangan, terutama bagi nelayan yang hidupnya bergantung pada wilayah perairan tersebut.
“Awal Juli mereka berjanji ada keputusan, tapi sampai hari ini belum ada tindak lanjut. Kemendagri harusnya menepati komitmen. Kami mendesak agar mereka mengembalikan 16 pulau itu ke Trenggalek, sesuai sejarah dan letak geografisnya,” tegas Iqmal kepada bioztv.id.
Menurut Iqmal, 16 pulau yang kini jadi sengketa itu jelas berada dalam wilayah Kabupaten Trenggalek, berdasarkan peta dan sejarah administratif. DPRD Trenggalek berkomitmen penuh memperjuangkan agar pulau-pulau ini tidak jatuh ke tangan daerah lain.
“Kalau kita lihat dari peta dan fakta lapangan, itu jelas wilayah Trenggalek. Jangan sampai ketidaktegasan pusat menimbulkan kisruh antarwarga. Kami minta Kemendagri segera bersikap dan mengembalikan hak wilayah kami,” lanjutnya.
Sebelumnya, Kemendagri bersama beberapa kementerian dan lembaga teknis menyatakan 16 pulau tersebut sementara masuk dalam wilayah administratif Provinsi Jawa Timur. Keputusan ini berlaku sambil menunggu musyawarah antara dua kabupaten dan provinsi. Namun, forum musyawarah itu hingga kini tak kunjung terlaksana.
Awalnya, sengketa ini hanya melibatkan 13 pulau. Namun, kajian lintas kementerian, termasuk ATR/BPN, KKP, dan TNI AL, menemukan tumpang tindih batas wilayah, sehingga jumlahnya bertambah menjadi 16 pulau. Meski tak berpenghuni, wilayah ini sangat strategis karena menyimpan potensi besar di sektor kelautan.
“Di balik pulau-pulau itu ada potensi ekonomi besar, dan yang lebih penting lagi, ini soal kedaulatan wilayah,” tandas Iqmal.
DPRD Trenggalek berharap Kemendagri segera mengambil keputusan final. Ini penting bukan hanya demi kejelasan administratif, tetapi juga untuk menjaga stabilitas sosial dan ekonomi masyarakat pesisir yang sudah lama menanti kepastian.(CIA)
Views: 94
