TRENGGALEK, bioztv.id – Keputusan mendadak Pemerintah Kabupaten Trenggalek membatalkan event Gebyar Ekonomi Kreatif (Ekraf) 2025 memicu kekecewaan mendalam di kalangan pedagang kaki lima (PKL). Tak sedikit dari mereka yang sudah terlanjur memesan stand, menyiapkan bahan dagangan dalam jumlah besar, bahkan meminjam modal demi menyambut momen yang selama ini mereka anggap sebagai “masa panen” tahunan.
Salah satu PKL Alun-Alun Trenggalek yang turut menyuarakan keresahan adalah Tutiani alias Anik. Ia mengaku sudah menyiapkan sekitar 1.500 produk, termasuk bahan untuk melukis, demi menyambut event yang seharusnya berlangsung 15-31 Agustus 2025 itu.
“Kalau saya tuh sebenarnya ya eman-eman, Mas. Soalnya ini kan momen panennya PKL. Kami orang kecil, sudah siap jualan, beli bahan, bahkan ada yang sudah lunas sewa stand. Kalau dibatalkan, ya sedih,” ujarnya, Selasa (22/7/2025).
Anik menilai event seperti ini tidak hanya bermanfaat bagi PKL lokal, tetapi juga mendatangkan pelaku usaha kecil dari luar daerah. Ia menyayangkan keputusan pembatalan yang diambil tanpa mempertimbangkan dampak ekonomi terhadap pelaku UMKM kecil.
“Bukan cuma kami yang di alun-alun, PKL yang selama ini jualan di luar alun-alun, bahkan PKL dari luar kota juga biasanya ikut jualan. Ini kan bukan cuma soal hiburan, tapi soal penghidupan,” tegasnya.
PKL Usulkan Jalan Tengah: Potong Durasi, Ringankan Beban
Alih-alih dibatalkan total, Anik menyarankan agar pemerintah mencari solusi kompromi. Salah satunya dengan memangkas durasi event agar biaya sewa stand bisa lebih ringan dan terjangkau.
“Kalau memang ada yang merasa berat di harga sewa, ya bisa dikurangi harinya. Dari 17 hari jadi 10 hari misalnya, kan otomatis biayanya ikut turun,” tambahnya.
Menurutnya, harga sewa stand sebenarnya masih tergolong wajar jika melihat durasi dan besarnya event, apalagi rencananya akan menghadirkan artis-artis nasional.
“Ada rupa, ada harga,” kata Anik, menekankan bahwa semakin besar skala acara, tentu biaya penyelenggaraan pun akan lebih tinggi.
Pemkab Teguh Batalkan Event, Suara PKL Tak Boleh Diabaikan
Meskipun begitu, Pemerintah Kabupaten Trenggalek tetap pada keputusannya. Sekda Trenggalek, Edy Soepriyanto, menyampaikan bahwa kebijakan ini diambil setelah serangkaian rapat bersama PKL, EO, dan DPRD. Namun, karena tak ada titik temu antara pihak penyelenggara dan pedagang, maka diputuskan untuk membatalkan pasar rakyat.
“Kelihatannya tidak ada titik temu dari keduanya. Pilihannya hanya dua: lanjut atau tidak. Kalau dilanjutkan, ada risikonya. Kalau tidak, juga ada risikonya,” ujar Edy.
Ia menambahkan, prosesi Hari Jadi dan upacara HUT RI tetap dilaksanakan, namun hiburan dan pesta rakyat ditiadakan.
Fenomena ini menyisakan catatan penting bagi pemerintah daerah: bahwa keputusan sepihak tanpa mempertimbangkan suara akar rumput bisa berdampak serius terhadap pelaku usaha kecil. Ratusan PKL yang sudah mempersiapkan dagangan kini terancam merugi, dan harapan mereka terhadap momen besar Agustusan pupus begitu saja.
Kini para pedagang hanya bisa berharap ada pertimbangan ulang atau setidaknya solusi nyata bagi kerugian yang sudah mereka tanggung. Karena bagi mereka, event seperti ini bukan sekadar hiburan, melainkan jalan hidup.(CIA)
Views: 124
