Tunggu 2026: Pemkab Trenggalek Siapkan Rencana Pinjaman Baru Rp 250 Miliar untuk Infrastruktur

oleh
oleh

TRENGGALEK, bioztv.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Trenggalek kembali berencana menempuh jalur utang untuk membiayai pembangunan infrastruktur. Setelah cicilan pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) rampung pada Oktober 2026, Pemkab berencana mengajukan pinjaman baru senilai Rp 250 miliar ke PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI).

Kepala Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Trenggalek, Suhartoko, membenarkan wacana tersebut. Menurutnya, pinjaman baru sangat diperlukan untuk memperbaiki infrastruktur yang saat ini kondisinya cukup memprihatinkan di sejumlah wilayah.

“Pinjaman PEN selesai Oktober 2026. Kelihatannya setelah itu Pemkab akan kembali mengajukan pinjaman ke PT SMI untuk pembangunan infrastruktur yang rusak,” ujar Hartoko saat kami konfirmasi.

Hartoko menyebut, besaran pinjaman yang direncanakan masih sama dengan pinjaman PEN sebelumnya, yaitu sekitar Rp 250 miliar. Namun, keputusan final tetap menunggu hasil analisis kemampuan fiskal daerah dari PT SMI, termasuk kemampuan bayar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Trenggalek.

“Angkanya berkisar Rp 250 miliar, tapi tetap menunggu keputusan PT SMI setelah mereka melakukan analisis kemampuan bayar kita,” imbuhnya.

Hingga saat ini, Pemkab Trenggalek masih membayar cicilan pinjaman PEN sebesar Rp 65 miliar per tahun. Hartoko menyatakan, pembayaran utang menjadi prioritas utama dalam alokasi belanja tahun 2025 mendatang. Meskipun bunga pinjaman menurun setiap tahun, beban anggaran tetap cukup besar dan berpotensi menekan ruang fiskal daerah.

“Pembayaran utang PEN menjadi prioritas. Kita membayar Rp 65 miliar per tahun sampai Oktober 2026,” terangnya.

Rencana utang baru ini pun menuai sorotan. Banyak pihak menilai Pemkab Trenggalek terlalu bergantung pada pembiayaan eksternal untuk membiayai proyek infrastruktur, tanpa diimbangi upaya serius meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara signifikan. Rencana utang baru ini diprediksi akan kembali memantik perdebatan publik soal transparansi dan pengelolaan keuangan daerah ke depan.(CIA)

Views: 314