TRENGGALEK, bioztv.id – Beban fiskal Pemerintah Kabupaten Trenggalek kian berat setelah gelombang rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dalam dua tahun terakhir. DPRD mulai resah karena membengkaknya belanja pegawai telah menyebabkan anggaran infrastruktur semakin seret, bahkan Pemkab terpaksa kembali berencana menarik pinjaman.
Ketua Komisi II DPRD Trenggalek, Mugianto, menyatakan pihaknya baru saja memanggil Badan Keuangan dan Aset Daerah (Bakeuda) untuk mengklarifikasi kondisi keuangan daerah dalam perubahan APBD 2025. Hasilnya cukup mengejutkan, salah satunya terkait sumber anggaran yang didominasi utang.
“Dalam perubahan APBD 2025 ini, Rp56 miliar rencananya kami peroleh dari pinjaman daerah. Lalu ada pendapatan lain seperti dividen Bank Jatim Rp4,6 miliar, BPR Jwalita Rp1,4 miliar, PDAM Rp189 juta, dan PT JET sekitar Rp124 juta. Tapi yang jadi sorotan utama tetap soal utang daerah itu,” kata Mugianto, Selasa (16/7/2025).
Belanja Pegawai Membengkak, Infrastruktur Jadi Korban
Mugianto secara blak-blakan menyebut bahwa membengkaknya belanja pegawai tak terlepas dari dampak rekrutmen PPPK yang ia anggap “ugal-ugalan” karena jumlahnya mencapai ribuan. Kondisi ini dinilai sebagai biang kerok sempitnya ruang fiskal Pemkab Trenggalek. Ia menilai, kebijakan tersebut tidak mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, sehingga justru menggerus anggaran pembangunan.
“Rekrutmen PPPK kemarin ya boleh dikatakan agak ugal-ugalan. Artinya, tidak melihat kemampuan keuangan daerah. Akibatnya, yang jadi korban itu anggaran infrastruktur. Ini kan repot kalau terus begini,” tegasnya.
DPRD pun mendorong pemerintah mengevaluasi skema belanja pegawai dan mencari solusi agar anggaran pembangunan tidak terus tersisihkan. Salah satunya dengan mengkaji ulang aturan teknis terkait Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) melalui revisi Peraturan Bupati.
“Kami sarankan pemerintah jangan terus-terusan mengandalkan utang. Harus ada skema baru. Misalnya, pengurangan belanja-belanja yang tidak produktif, atau revisi aturan soal TPP ASN,” tandas Mugianto.
Risiko Fiskal Mengancam, DPRD Minta Kehati-hatian
Dengan rencana utang daerah yang terus bertambah, DPRD mengingatkan pemerintah agar lebih berhati-hati dalam merancang kebijakan anggaran. Pasalnya, cicilan utang beserta bunganya akan membebani APBD hingga beberapa tahun ke depan.
“Utang itu sah-sah saja selama produktif dan jelas manfaatnya. Tapi kalau utangnya untuk menutup belanja pegawai yang terus membengkak, ini bisa jadi bencana fiskal buat Trenggalek,” pungkasnya..(CIA)
Views: 186
