TRENGGALEK, bioztv.id – Tekanan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Trenggalek terus menguat. Namun, DPRD Trenggalek menegaskan agar langkah ini jangan sampai memberatkan rakyat kecil. Komisi II DPRD Trenggalek justru mendorong pemerintah daerah untuk serius mengejar potensi pajak yang selama ini dinikmati pengusaha, tetapi kerap luput dari penarikan maksimal.
Ketua Komisi II DPRD Trenggalek, Mugianto, menyebut banyak sektor pendapatan yang selama ini bocor, sementara rakyat kecil terus pemerintah bebani. Menurutnya, pemerintah daerah harus lebih fokus mengejar potensi dari pajak reklame, pajak restoran, pajak mineral bukan logam, hingga pajak hotel kos-kosan, dan lain sebagainya, yang selama ini belum tergarap optimal.
“Jangan rakyat kecil terus yang ditekan. Potensi besar itu ada pada pengusaha-pengusaha yang selama ini justru banyak kebocoran pajaknya. Itu semua seharusnya bisa kita kejar,” tegas Mugianto.
Lebih jauh, Mugianto menyoroti lemahnya pengelolaan data potensi pendapatan daerah di Trenggalek. Ia mengungkap, sejak dua tahun lalu dirinya sudah meminta Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) untuk menyusun database potensi pendapatan, tetapi hingga saat ini belum juga terealisasi.
“Seharusnya sejak dulu Bakeuda memiliki data lengkap soal potensi pendapatan ini. Itu amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Target PAD harus kita tentukan dari potensi riil makro daerah, bukan asal pasang angka di kertas,” ujarnya.
Ia menambahkan, ketiadaan database yang akurat membuat target PAD cenderung tidak tepat sasaran. Akibatnya, pemerintah daerah sulit menentukan sektor mana yang perlu dioptimalkan dan mana yang harus dilindungi dari beban pajak berlebihan.
“Jika datanya tidak ada, ya pasti bocor. Targetnya jadi tidak akurat, rakyat kecil yang akhirnya menjadi korban. Seharusnya yang kita tertibkan dulu itu hotel-hotel, kos-kosan, pengusaha reklame, dan sektor usaha tambang,” tegasnya lagi.
Komisi II DPRD Trenggalek berharap, mulai tahun ini, pemerintah daerah dapat segera menyusun peta potensi pendapatan daerah secara komprehensif. Selain untuk meningkatkan pendapatan, langkah ini juga penting untuk mewujudkan keadilan fiskal, agar beban pembangunan tidak terus ditanggung oleh masyarakat bawah.
“Ini soal keadilan anggaran. Potensi pendapatan dari pengusaha harus benar-benar pemerintah garap, agar Trenggalek bisa mandiri tanpa terus menggantungkan dana transfer pusat,” pungkas Mugianto.[CIA]
Views: 32
