TRENGGALEK, bioztv.id – Meski tahapan Pilkada 2024 sudah berjalan dan waktu pemungutan suara semakin dekat, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Trenggalek belum memberikan kepastian terkait capaian serapan anggaran. Sikap bungkam KPU ini menjadi sorotan publik, mengingat Pemkab Trenggalek telah mengalokasikan anggaran Pilkada 2024 sebesar Rp 50 miliar.
Melalui Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), Pemkab Trenggalek telah mengalokasikan angagran sekitar Rp 50 Miliar kepada KPU Trenggalek. Nominal itu jauh lebih besar dibandingkan anggaran Pilkada 2019 yang hanya sekitar Rp 32 miliar.
Ketua KPU Trenggalek, Istatiin Nafiah, mengakui bahwa pihaknya belum dapat memastikan besaran serapan anggaran hingga saat ini.
“Untuk data pastinya, kami belum bisa pastikan. Karena tahapan yang kami jalankan sangat dinamis, mulai dari rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), pelantikan, hingga bimbingan teknis dan sosialisasi yang menjangkau masyarakat tingkat bawah,” ujar Istatiin.
Menurut Istatiin, pengeluaran besar diperkirakan akan terjadi dalam waktu dekat, terutama untuk pembuatan tempat pemungutan suara (TPS) dan pembayaran honor para anggota KPPS yang jumlahnya cukup besar. Namun, terkait persentase serapan, Istatiin belum bisa memastikan besarannya.
“Jumlah KPPS itu ada tujuh orang per TPS, ditambah dua petugas lagi dikalikan 1.115 TPS yang tersebar di Trenggalek. Sehingga, penyerapannya besar untuk kebutuhan tersebut.” tambahnya.
Belum adanya informasi rinci mengenai serapan anggaran ini menimbulkan pertanyaan terkait transparansi dan efisiensi pengelolaan dana Pilkada. Beberapa pihak menilai, dengan anggaran yang hampir dua kali lipat lebih besar dari Pilkada sebelumnya, KPU seharusnya mampu menunjukkan akuntabilitas dan keterbukaan, terutama di tengah meningkatnya perhatian publik terhadap penggunaan dana pemerintah.
Publik kini menanti langkah KPU Trenggalek untuk segera memberikan informasi yang jelas mengenai penggunaan anggaran, khususnya menjelang hari pemungutan suara.(CIA)
Views: 4
