TRENGGALEK, bioztv.id – Pemerintah Kabupaten Trenggalek tengah menghadapi tantangan besar dalam penganggaran pembangunan Tahun 2025. Salah satu isu utama yang mencuat adalah penurunan signifikan Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik dari pemerintah pusat. Dampaknya, penganggaran sejumlah proyek infrastruktur strategis ikut terhambat.
Ketua DPRD Trenggalek, Doding Rahmadi, menjelaskan bahwa akibat pengurangan DAK ini, Pemkab harus menanggung sendiri sebagian besar biaya pembangunan yang sebelumnya direncanakan dibiayai melalui DAK.
“Pengurangan DAK fisik ini benar-benar membuat pusing, terutama untuk proyek infrastruktur seperti di PUPR,” ujar Doding usai memimpin sidang paripurna pada Senin (11/11).
Penurunan DAK fisik mencapai Rp 25-30 miliar, dari Rp 173 miliar menjadi sekitar Rp 155 miliar, yang mengakibatkan kebutuhan anggaran untuk proyek-proyek tertentu harus dialokasikan ulang dari anggaran daerah.
“Banyak yang harusnya dibiayai DAK, kini harus di cover dengan anggaran yang belum siap. Ini jadi beban tambahan yang cukup berat,” ungkap Doding
Salah satu proyek besar yang terkena dampak adalah pengadaan lahan untuk Jalur Lintas Selatan (JLS), yang membutuhkan dana sekitar Rp 30 miliar. Doding menegaskan bahwa proyek ini krusial untuk meningkatkan konektivitas dan membuka akses ekonomi baru di kawasan selatan, sehingga perlu diperjuangkan meski dana terbatas.
“Pengadaan tanah untuk JLS sangat penting, tapi dengan kondisi DAK yang menurun, Pemkab terpaksa mencari alternatif pendanaan lain. Harapannya, kita bisa tetap merealisasikan proyek ini demi kepentingan masyarakat,” tambahnya.
Rapat paripurna kali ini juga menetapkan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Prompemperda) tahun 2025 dengan total 17 Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda). Sebanyak empat di antaranya merupakan usulan dari DPRD, sepuluh usulan dari bupati, dan tiga Ranperda kumulatif yang mencakup APBD Induk dan Perubahan Anggaran Keuangan (PAK).
“Jadi, rapat paripurna kali ini memiliki dua agenda utama, yaitu menetapkan Prompemperda dan mendengarkan jawaban eksekutif atas pandangan umum fraksi-fraksi,” ungkap Doding. “Ada sekitar 40 halaman jawaban yang dijabarkan oleh Bupati, termasuk soal JLS dan tantangan penurunan DAK ini,” lanjutnya.
Doding berharap Pemkab dapat mengatasi kendala penganggaran ini dengan kebijakan yang lebih efektif, seperti efisiensi program seremonial, serta menemukan sumber pendapatan baru demi kesinambungan pembangunan.
“Sumber pendapatan baru harus terus digali, harapannya, bisa untuk mengcoveer kegiatan yang sebelumnya sudah direncanakan,” pungkas Doding.(CIA)
Views: 1
