TRENGGALEK, bioztv.id – Bupati Trenggalek, Mochamad Nur Arifin alias Mas Ipin, menegaskan kembali kebijakannya untuk tidak menerima parcel lebaran dalam bentuk apapun. Kebijakan ini juga tertuang dalam pengumuman yang terpampang dipintu masuk Pendopo Trenggalek. Hal ini sebagai salah satu langkah untuk mencegah terjadinya gratifikasi.
“Sebenarnya itu bukan sesuatu yang istimewa, kebijakan itu juga sudah berjalan selama bertahun-tahun,” kata Mas Ipin, Kamis (4/4/2024).
Menurut Mas Ipin, berbagi kebahagiaan dan rezeki dengan sesama menjelang lebarang adalah hal yang baik. Namun, yang menjadikannya tidak baik jika pemberian parcel itu berpotensi menimbulkan benturan kepentingan. Mas Ipin menekankan bahwa penolakan terhadap parsel merupakan langkah untuk menghindari konflik kepentingan.
“Makanya saya sampaikan tanpa mengurangi rasa hormat, tidak perlu mengirim parcel, yang penting saya ini jadi Bupati minta dimaafkan saja, karena juga banyak salahnya. Sedangkan ikhlasnya doa itu lebih penting,” Ujar Mas ipin.
Mas Ipin menegaskan, tidak perlu memberikan hantaran hantaran, atau parcel ke Bupati, khususnya para aparatur sipil negara (ASN) yang ada di jajaran Pemkab, maupun swasta yang mungkin memiliki kepentingan dengan kebijakan di Trenggalek. Kebijakan ini juga berlaku untuk aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemkab Trenggalek.
“ASN juga saya imbau untuk tidak menerima parcel. Kita ingin membangun budaya kerja yang profesional dan bebas dari gratifikasi,” tegasnya.
Meski menolak kiriman parcel dari ASN maupun swasta yang berkepentingan, Namun Mas Ipin tetap menerima parcel dari kerabat dan keluarga. Karena parcel dari saudara, atau keluarga merupakan bentuk kasih sayang dengan sesama.
“Hantaran dari kerabat-kerabat, keluaraga atau saudara sebagai bentuk ekspresi mensyukuri hari lebaran dan saling bertukar kebahagiaan,” pungkasnya.
Kebijakan Mas Ipin ini mengundang beragam tanggapan dari masyarakat Trenggalek.Namun mayoritas memberikan dukungan terhadap kebjakan ini. Artinya, Masyarakat Trenggalek mendukung Bupati untuk menjaga integritas dan menghindari konflik kepentingan di lingkungan pemerintahan.(CIA)