TRENGGALEK, bioztv.id – Kritik pedas terhadap layanan BPJS Kesehatan kembali mencuat. Kepala Desa Jajar, Kecamatan Gandusari, Imam Mukaryanto Edy, meluapkan kekecewaannya melalui unggahan video berdurasi dua menit di akun Instagram pribadinya, @imekumbokarno, pada Minggu (28/9/2025).
Dalam video itu, Imam Mukaryanto Edy atau yang akrab disapa Ime, tampak duduk di dalam mobil jenazah. Ia menyesalkan kartu KIS (Kartu Indonesia Sehat) milik salah satu warganya yang miskin tiba-tiba nonaktif ketika warga tersebut membutuhkan perawatan di ICU.
“Saya sangat bersedih dengan layanan BPJS Kesehatan, khususnya KIS yang tiba-tiba nonaktif. Apalagi perawatan di ICU tentu biayanya sangat besar. Mohon BPJS Kesehatan berlaku adil dan benar-benar cek kondisi lapangan,” tegas Imam.
Ime juga menceritakan pengalaman pribadi yang membuatnya semakin geram. “Kemarin saya mengambil jenazah warga saya yang BPJS tidak aktif, sampai saya harus memberikan jaminan KTP ke pihak rumah sakit,” ungkapnya.
Ribuan Peserta PBI di Trenggalek Nonaktif karena Sistem Pusat
Data yang bioztv.id himpun menunjukkan, sistem pusat menonaktifkan sekitar 16 ribu warga Trenggalek dari kepesertaan Penerima Bantuan Iuran (PBI) JKN pada periode Mei–Juni 2025.
Plt. Kepala Dinas Sosial PPPA Trenggalek, Christina Ambarwati, membenarkan informasi itu. Ia menegaskan, daerah tidak pernah melakukan penonaktifan. Sistem pusat yang otomatis menonaktifkan kepesertaan.
“Alasannya beragam, mulai dari data ganda, peserta yang sudah meninggal, hingga dianggap tidak lagi memenuhi kategori miskin,” jelas Christina.
Ia menambahkan, sebagian warga juga terkena imbas karena belum melakukan rekam biometrik. Dari total yang nonaktif, sekitar 1.600 orang wajib merekam biometrik agar kepesertaan mereka bisa aktif kembali.
Aktivasi KIS Bisa Lewat WhatsApp
Christina memastikan, peserta bisa mengaktifkan kembali KIS tanpa prosedur rumit.
“Peserta tidak perlu datang langsung ke kantor. Cukup kirim pengajuan melalui layanan WhatsApp resmi dengan pengantar dari desa, kepesertaan bisa segera aktif kembali,” tandasnya.
Unggahan Imam Mukaryanto bukan sekadar keluhan personal. Aksinya menjadi alarm keras bagi pemerintah dan BPJS Kesehatan agar lebih serius menjamin hak warga miskin memperoleh layanan kesehatan tanpa hambatan administratif yang merugikan.(CIA)
Views: 245
