TRENGGALEK, bioztv.id – Sidak lokasi terdampak bendungan Bagong, Komisi 1 DPR DTrenggalek dilapori warga jika da bangunan yang tidak dihitung saat proses appraisal. Sehingga, nominal ganti rugi yang masuk hanyalah lahan, tidak beserta bangunan. Jika hal ini benar, Terkait hal ini, Komisi 1 juga meminta agar pihak terkait bisa berikan solusi.
Peninjauan langsung lokasi terdampak ebndungan bagong ini dilakukan Komisi 1 DPRD Trenggalek pada awal bulan Maret lalu. Hasilnya, sejumlah warga sampaikan ketidakpuasan terhadap hasil appraial Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP). Selain itu warga juga tunjukkan ada sejumlah rumah yang tidak masuk pada perhtungan ganti rugi lahan. Sehingga warga tidak mau menerima hasil appraisal tersebut. Disisi lain, warga juga sebut jika nominal ganti rugi lahan terlalu murah dan tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.
Usai lakukan sidak dilapangan dan hearing kedua bersama warga, Ketua Komisi 1 DPRD Trenggalek, Alwi Burhanudin menyampaikan, Terkait proses awal appraisal pihaknya tidak mengetahui secara pasti. Paslanya, proses tersebut tidak melibatkan DPRD. Sementara itu terkait keluhan warga terhadap rumah yang tidak masuk perhitungan ganti rugi, ia berharap pihak terkait bisa memebrikan solusi.
Sekedar diketahui bahwa, sebelum lakukan hearing ekdua bersama warga terdampak bendungan bagong ini, Komisi 1 DPRD Trenggalek sudah lakukan hearing bersama KJPP Hariman Siregar, KJPP Budi Pabowo, pihak BPN, dan sejumlah OPD terkait secara semi hibrid. Sejumlah OPD dan Komisi 1 mengikuti secara langsung di aula DPRD, sedangkan pihak KJPP mengikuti secara online malalui sambungan Zoom. Dalam hal ini Komisi 1 pertanyakan data dan dasar penentuan nilai appraisal. Sementara itu pihak KJPP menegaskan jika proses appraisal sudah selesai dan tidak bisa dirubah lagi.
Views: 82
