TRENGGALEK, bioztv.id – Komisi II DPRD Trenggalek mempertanyakan kelayakan bisnis investasi Rp3,8 miliar untuk pengembangan kawasan agrowisata Dilem Wilis. Dewan meminta Dinas Pertanian dan Pangan memperjelas target pengembalian modal dari proyek yang menggunakan pinjaman daerah PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) tersebut.
Wakil Ketua Komisi II DPRD Trenggalek, Murkam, mendesak dinas pengampu memaparkan perhitungan break even point (BEP) atau titik impas investasi. Menurutnya, pemerintah harus memiliki proyeksi bisnis yang terukur sebelum mengembangkan fasilitas baru.
Murkam menyampaikan hal tersebut saat jajaran Komisi II melakukan kunjungan kerja pengawasan. Selain Dilem Wilis, kegiatan tersebut juga menyasar mitra kerja lain, seperti Perumda Tirta Wening dan PT Jwalita Energi Trenggalek (JET).
“Kita ingin memastikan kondisi Dilem Wilis ini bagaimana dalam rangka optimalisasi dan peningkatan PAD. Mengingat sumber anggaran yang sebesar itu juga dari dana pinjaman,” terang Murkam.
Ia mengingatkan bahwa pemerintah daerah telah beberapa kali mengalokasikan anggaran APBD untuk mengembangkan kawasan Dilem Wilis. Karena itu, DPRD meminta pemerintah memastikan investasi terbaru mampu menghasilkan pendapatan.
Dewan tidak ingin pinjaman daerah justru menambah beban fiskal tanpa memberikan kontribusi nyata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Fasilitas Dibangun, Kesiapan Bahan Baku Dipertanyakan
Pemerintah mengalokasikan pinjaman Rp3,8 miliar untuk membangun dan merehabilitasi sejumlah fasilitas di kawasan Dilem Wilis.
Rencana pekerjaan tersebut mencakup renovasi gudang kopi, pembangunan pabrik susu, hingga perluasan kafe. Pemerintah juga memproyeksikan kafe tersebut sebagai pusat kegiatan dan ruang pertemuan (meeting room).
Namun, Murkam mengaku belum puas dengan penjelasan Dinas Pertanian. Menurutnya, dinas belum memaparkan data pendukung dan proyeksi hasil usaha secara terukur.
Ia menilai pemerintah terlalu berfokus membangun fasilitas fisik tanpa menyiapkan kebutuhan sektor hulu. Padahal, kesiapan bahan baku dan konservasi lahan menjadi faktor penting untuk menjaga keberlanjutan usaha.
Murkam mencontohkan kebun cengkeh di sekitar kawasan yang kini tidak lagi produktif. Ia juga mempertanyakan kepastian pasokan biji kopi lokal untuk mendukung operasional pabrik kopi.
Sementara itu, pemerintah baru menjadwalkan program penanaman kopi pada tahun-tahun berikutnya.
“Gambaran kami ini pembangunan prasarananya dibangun dulu. Namun demikian, konservasi lahannya juga belum ada gambaran untuk tahun ini ataupun tahun depan,” ujarnya.
Pendapatan Dilem Wilis Setahun Berkisar Rp300 Juta
Komisi II mencatat pendapatan pengelolaan kawasan Dilem Wilis selama satu tahun terakhir berkisar Rp300 juta.
Angka tersebut menjadi salah satu pertimbangan DPRD dalam menilai rasionalitas investasi Rp3,8 miliar. Dewan ingin mengetahui seberapa besar peningkatan pendapatan yang dapat pemerintah hasilkan setelah seluruh fasilitas baru beroperasi.
Murkam menegaskan bahwa pemerintah tidak boleh hanya mengejar pembangunan fisik dalam mengembangkan agrowisata. Pengelola harus memperkuat daya tarik wisata alam dan mengembangkan produk unggulan bernilai ekonomi.
Dengan begitu, Dilem Wilis tidak hanya menarik wisatawan. Kawasan tersebut juga harus mampu menggerakkan perekonomian masyarakat sekitar.
“Komisi II meminta Dinas Pertanian benar-benar mengoptimalkan perencanaan itu, supaya nanti memang benar-benar dilaksanakan. Tidak hanya sekadar menggugurkan kegiatan tahunan, tetapi juga dikelola dengan sebaik-baiknya,” tegas Murkam.
Komisi II Desak Perhitungan BEP dan Keberlanjutan Usaha
Komisi II meminta Dinas Pertanian melengkapi dokumen perencanaan pengembangan Dilem Wilis dengan perhitungan BEP yang transparan.
DPRD ingin pemerintah menjelaskan proyeksi pendapatan, biaya operasional, hingga jangka waktu pengembalian investasi. Perhitungan tersebut penting karena pemerintah menggunakan pinjaman PT SMI untuk membiayai pengembangan kawasan.
Dewan juga meminta pemerintah memastikan seluruh fasilitas mampu menghasilkan manfaat ekonomi dalam jangka panjang. Produktivitas usaha harus tetap terjaga setelah pemerintah menyelesaikan kewajiban cicilan pinjaman.
Karena itu, keberhasilan investasi Dilem Wilis tidak cukup diukur dari penyelesaian pembangunan fisik. Pemerintah juga harus membuktikan kesiapan bahan baku, kemampuan pengelolaan usaha, peningkatan produktivitas, dan kontribusi nyata terhadap PAD Trenggalek.(CIA)
Views: 6
