TRENGGALEK, bioztv.id – Data penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di tingkat desa masih menjadi polemik, hal tersebut terjadi karena data penerima yang disusun oleh pemerintah pusat dinilai banyak yang tidak tepat sasaran, karena masih menggunakan data lama.
Menurut ketua AKD Kabupaten Trenggalek, dalam proses penyusunan data penerima PKH maupun BPNT, pemerintah pusat hanya merujuk pada data lama dari BPS antara tahun 2011 hingga tahun 2015, sehingga seiring berjalannya waktu data tersebut justru banyak yang tidak sesuai dengan kondisi dilapangan saat ini.
Lebih lanjut Ketua AKD Kabupaten Trenggalek, Puryono menerangkan, kebanyakan orang orang yang menerima bantuan PKH maupun BPNT saat ini kondisinya sudah berdaya, sementara itu justru masih warga lain yang kondisinya jauh lebih membutuhkan namun justru tidak mendaatkan bantuan tersebut. Sehingga perlu adanya koreksi data secara berkelanjutan.
Puryono juga menambahkan, mengigat data penerima PKH maupun BPNT mayoritas sudah tidak sesuai dengan kondisi dilapangan, pihaknya berharap pemerintah pusat memberikan kewenangan terhadap pemerintah desa agar bisa melakukan koreksi penyesuaian data penerima bantuan sesuai kondisi terkini. Sehingga bantuan tersebut bisa tepat sasaran dan diberikan kepada yang benar benar membutuhkan.
Views: 0
