TRENGGALEK, bioztv.id – Mahkamah Konstitusi (MK) mengubah wajah sistem demokrasi Indonesia melalui Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024. Lewat putusan tersebut, MK menetapkan pelaksanaan Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah secara terpisah mulai tahun 2029.
Pada skema baru ini, pemerintah tetap menggelar Pemilu Nasional untuk memilih Presiden-Wakil Presiden, DPR RI, dan DPD RI pada 2029. Setelah itu, penyelenggara baru menggelar Pemilu Daerah yang mencakup pemilihan kepala daerah (Pilkada) serta anggota DPRD provinsi dan kabupaten/kota dengan jeda paling singkat dua tahun.
MK mengambil langkah tersebut sebagai respons atas berbagai persoalan yang muncul selama penyelenggaraan pemilu serentak lima kotak suara pada Pemilu 2019 dan 2024.
Dalam pertimbangannya, MK menilai pemisahan pemilu dapat mengurangi beban kerja penyelenggara, memudahkan pemilih memahami surat suara, serta memberi ruang lebih besar bagi isu pembangunan daerah agar tidak tenggelam oleh dinamika politik nasional.
KPU Trenggalek Masih Menunggu Aturan Teknis dari Pusat
Meski MK sudah menetapkan arah baru penyelenggaraan pemilu, KPU Kabupaten Trenggalek belum dapat menerapkan skema tersebut. KPU daerah masih menunggu regulasi turunan dari pemerintah pusat dan KPU RI.
Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Trenggalek, Tri Andoko, mengatakan pihaknya hingga kini belum menerima aturan teknis yang mengatur mekanisme penyelenggaraan pemilu terpisah.
“Kami di tingkat kabupaten dan kota hanya menjalankan regulasi. Sampai hari ini kami masih menunggu kebijakan tertulis dan aturan resmi dari KPU RI terkait tata cara pelaksanaan pemilu nasional maupun pemilu daerah yang terpisah ini,” ujar Tri Andoko.
Tri menjelaskan, berbagai forum diskusi dan kajian tentang desain pemilu masa depan memang terus berlangsung di tingkat pusat. Namun, KPU daerah belum bisa menjelaskan secara rinci format pelaksanaannya sebelum KPU RI menerbitkan aturan resmi.
Pemisahan Pemilu Hadirkan Peluang dan Tantangan Baru
Tri menilai pemisahan pemilu menawarkan sejumlah keuntungan. Salah satunya, penyelenggara dapat mengurangi beban kerja petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang selama ini harus menangani lima jenis pemilihan sekaligus dalam satu hari.
Selain itu, masyarakat juga berpeluang menggunakan hak pilih secara lebih fokus karena jumlah surat suara yang harus dicermati tidak sebanyak sebelumnya.
“Pemisahan ini menawarkan banyak kelebihan untuk meningkatkan kualitas demokrasi. Namun tentu muncul tantangan dan konsekuensi baru yang harus kita kaji bersama. Karena itu, pelaksanaannya tetap membutuhkan regulasi yang jelas,” jelasnya.
Di sisi lain, sejumlah pengamat menilai pemerintah harus menyiapkan anggaran yang lebih besar, menyesuaikan jadwal tahapan pemilu, serta mengatur ulang berbagai aspek teknis penyelenggaraan di seluruh Indonesia.
KPU Ajak Masyarakat Menunggu Regulasi Final
Menanggapi berbagai spekulasi yang berkembang, KPU Trenggalek mengajak masyarakat untuk tetap tenang dan menunggu keputusan final terkait desain Pemilu 2029 dan Pilkada mendatang.
Saat ini, pemerintah dan pemangku kepentingan di tingkat nasional masih menyusun harmonisasi regulasi serta menyesuaikan berbagai aturan perundang-undangan yang berkaitan dengan sistem pemilu baru tersebut.
“Yang pasti, kami di jajaran KPU Trenggalek siap mengawal dan melaksanakan kebijakan apa pun yang nantinya ditetapkan pemerintah pusat. Namun, saat ini masih menunggu aturan resmi sebagai pedoman pelaksanaan,” tegas Tri. (CIA)
Views: 34
