TRENGGALEK, bioztv.id – Proses penjaringan calon peserta didik baru di Sekolah Rakyat Terintegrasi 50 Kabupaten Trenggalek mengungkap fakta yang mencengangkan. Tim penjangkauan menemukan puluhan anak yang secara administrasi tidak masuk kategori keluarga miskin, tetapi kondisi kehidupan mereka sangat memprihatinkan dan layak menerima program pendidikan gratis tersebut.
Temuan anomali ini muncul ketika tim penjangkauan melakukan verifikasi langsung ke lapangan. Mereka menyisir berbagai wilayah hingga pelosok desa menjelang finalisasi kuota penerimaan siswa Sekolah Rakyat tahun ajaran 2026.
Koordinator SDM Program Keluarga Harapan (PKH) Kabupaten Trenggalek, Saiful Nuryanto, menegaskan bahwa data desil dari pemerintah pusat tidak selalu menggambarkan kondisi ekonomi masyarakat secara aktual. Karena itu, tim lapangan tidak hanya mengandalkan data administrasi, tetapi juga mendatangi rumah para calon siswa untuk memastikan kondisi sebenarnya.
“Kementerian Sosial memang membekali kami daftar nama (prelist) untuk menjangkau keluarga di desil 1 dan 2. Namun, fakta di lapangan tidak selalu menunjukkan kondisi miskin ekstrem tersebut. Karena itu, kami melakukan verifikasi langsung untuk melihat kondisi yang sebenarnya,” ujar Saiful Nuryanto, Jumat (26/6/2026).
Hasil penelusuran lapangan tersebut membuktikan adanya ketidaksesuaian data. Tim menemukan sekitar 46 calon siswa yang secara administrasi berada di desil 3 hingga desil 9. Namun, kondisi ekonomi keluarga mereka justru menunjukkan tingkat kemiskinan yang seharusnya menempatkan mereka di desil 1 atau 2.
“Kami mengidentifikasi sekitar 46 calon siswa Sekolah Rakyat yang posisinya berada di luar desil 1 dan 2. Bahkan, kami menemukan anak yang masuk desil 9, padahal kondisi riil di lapangan seharusnya menempatkan keluarga mereka di desil 1 atau 2,” bebernya.
Pemerintah Tetap Beri Kesempatan Belajar
Saiful memastikan temuan tersebut tidak menghalangi anak-anak itu untuk bersekolah di Sekolah Rakyat. Pemerintah pusat memberikan ruang bagi calon siswa yang secara faktual berasal dari keluarga miskin meskipun data sosial ekonominya belum sesuai.
Kebijakan tersebut memungkinkan mereka mengikuti proses pembelajaran sambil menunggu penyempurnaan data administrasi oleh instansi terkait.
“Saat kami menjangkau calon siswa yang berada di luar desil 1 dan 2, sistem tetap memperbolehkan mereka belajar di Sekolah Rakyat. Namun, panitia meminta kami melengkapi dokumen pendukung agar instansi terkait dapat memperbaiki data desil keluarga tersebut,” jelas Saiful.
Langkah ini membuka peluang bagi anak-anak dari keluarga rentan untuk memperoleh pendidikan tanpa harus terhambat persoalan administrasi.
Kejar Kekurangan Kuota SMP dan SMA
Di sisi lain, proses finalisasi penerimaan siswa menunjukkan kuota Sekolah Rakyat Trenggalek belum sepenuhnya terisi. Berdasarkan data terbaru, panitia telah memastikan 26 siswa SD, 115 siswa SMP, dan 84 siswa SMA masuk dalam daftar penerimaan.
Meski jumlah pendaftar terus bertambah, panitia masih harus memenuhi kekurangan kuota pada jenjang SMP dan SMA.
“SMP saat ini sudah terisi 115 siswa sehingga kami masih membutuhkan lima siswa lagi. Sementara SMA baru terisi 84 siswa sehingga kami masih mencari enam siswa lagi,” terang Saiful.
Tim penjangkauan kini memanfaatkan sisa waktu hingga akhir Juni 2026 untuk melengkapi kebutuhan peserta didik tersebut.
“Kami akan mengoptimalkan sisa waktu di minggu keempat bulan Juni untuk menutup kekurangan lima siswa SMP dan enam siswa SMA itu,” tambahnya.
Kementerian Tambah Satu Kelas SMP
Tingginya minat masyarakat terhadap Sekolah Rakyat paling terlihat pada jenjang SMP. Awalnya, pemerintah daerah hanya menyiapkan tiga rombongan belajar dengan kapasitas 90 siswa.
Namun, hasil penjangkauan lapangan menghasilkan jumlah calon siswa yang jauh melebihi target. Menanggapi kondisi tersebut, Kementerian Sosial menyetujui penambahan satu rombongan belajar baru.
“Awalnya kami hanya menyiapkan tiga rombel untuk 90 siswa SMP. Karena tim lapangan berhasil menjaring hingga 115 siswa, kementerian memberikan persetujuan untuk menambah kuota menjadi empat rombel,” jelas Saiful.
Penambahan kelas ini menunjukkan tingginya kebutuhan masyarakat terhadap akses pendidikan berkualitas yang bebas biaya.
Buka Peluang bagi Siswa Mutasi
Saiful juga menjelaskan bahwa Sekolah Rakyat masih membuka kesempatan bagi siswa yang telah mendaftar melalui Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) di sekolah umum maupun madrasah.
Panitia akan menerima mereka apabila sekolah asal bersedia menerbitkan surat pindah dan orang tua menyetujui perpindahan tersebut.
“Jika anak masih tercatat di SD negeri atau madrasah, kami siap menampung mereka. Syaratnya sekolah asal bersedia melepas siswa tersebut dan orang tua setuju memindahkan anaknya ke Sekolah Rakyat,” katanya.
Untuk jenjang SD, panitia juga memberikan kesempatan kepada anak yang belum memenuhi batas usia saat pendaftaran, selama usianya telah memenuhi syarat ketika tahun ajaran baru dimulai. (CIA)
Views: 15
